Merdeka.com - Pelaksanaan reforma agraria haruslah adil, damai dan tertib. Karena itu, segala penyelesaian konflik agraria yang terjadi di lapangan jangan sampai menyingkirkan rakyat.

"Bikin tim terpadu, selesaikan dengan baik, semangatnya jangan disingkirkan rakyat kita, tapi diajak ke situ. Tapi diingatkan jangan berbuat anarkis. Ekonomi baik, pertumbuhan juga baik, di situ itu baru adil," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dikatakan SBY dalam jumpa pers usai rapat dengan penegak hukum di Gedung  Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7).

SBY memaparkan, tahun ini terdapat 8.305 kasus agraria di seluruh Indonesia. "2.002 Kasus saya minta selesaikan dengan baik, sedangkan yang alot, kasus di Sumatera mungkin butuh waktu yang lama. Kasus yang menonjol di laporkan ke saya adalah konflik di Sumut antara PTPN II, Mesuji Lampung, PTPN VII Cinta Manis Sumsel," paparnya/

SBY menyampaikan, 10 sampai 15 persen informasi dan keluhan masyarakat yang masuk kepadanya yakni terkait, dugaan suap oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN), penyelesaian lahan yang tidak tuntas, terjadi pengeluaran sertifikat ganda, dan putusan inkracht pengadilan tapi belum dieksekusi.

"Kalau pengadilan PN ini (diputuskan) A, pengadilan lain B, terus dijalankan, dicarikan solusinya, sampai ketemu solusi apa yang kita lakukan. Ini info yang saya tahu. Tetapi kalau masih ada suara, ini berati masih ada hal-hal yang tidak baik di masyarakat luas," ujarnya.