Soal kabut asap, dampak sosial & kesehatan masyarakat jadi prioritas

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah memprioritaskan penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang daerahnya diselimuti kabut asap kebakaran hutan.

"Penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas," kata Puan usai rapat koordinasi penanganan asap bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/11).

Rapat koordinasi itu diikuti Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa. Menurutnya, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, penanganan masalah lahan gambut, pemadaman kebakaran hutan dan lahan berada di bawah Kemenko Polhukam.

"Sedangkan dampak asap yang berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial itu penanganannya di bawah Kemenko PMK," kata Puan.

"Saya sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi untuk mengambil langkah-langkah mengatasi dampak asap yang saat ini mulai mereda," tutur Puan.

Selain itu, menteri pendidikan juga diminta menyesuaikan kurikulum di daerah-daerah yang terkena asap. Hal itu agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Sementara, soal kesehatan, pihaknya sudah meminta Menteri Kesehatan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Ke Menteri Sosial, dirinya sudah meminta agar hak-hak sosial masyarakat dijamin. Hak-hak sosial masyarakat berupa tempat tinggal sementara, makanan dan minuman serta uang santunan sebesar Rp 15 juta per keluarga korban.

"Untuk anak-anak, ibu-ibu dan lansia kita sudah mengambil tindakan segala hal yang menyeluruh agar mereka bisa tetap bersekolah dan hidup sehari-hari agar jangan sampai terkena masalah kesehatan," ujar Puan. (mdk/dan)