Soal Front Persatuan Islam, Polri Tegaskan Harus Sesuai UU Tentang Keormasan

Merdeka.com - Sejumlah orang mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah pemerintah menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Menyikapi hal itu, kepolisian mengingatkan setiap pembentukan organisasi masyarakat atau ormas harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Semua ada aturan-aturan. Kalau menjadi suatu ormas harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Disesuaikan dengan UU tentang keormasan. Seharusnya seperti itu," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/1).

Menurut Rusdi, sudah banyak pengalaman di masa lalu terkait pembubaran ormas yang menyalahi aturan. Salah satunya dengan tidak mendaftarkan keberadaan ormas tersebut ke pemerintah.

"Apabila tidak mendaftarkan atau mengikuti aturan yang berlaku artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan membubarkan, karena tidak mendaftarkan," jelas dia.

"Karena tidak punya dasar hukum, tidak terdaftar, tentunya itu bisa menjadi alasan pemerintah membubarkan atau melarang kegiatan ormas yang tidak terdaftar," lanjut Rusdi.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Segala aktivitas dan atribut FPI pun dilarang.

"FPI sejak 21 Juni 2019 secara resmi telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Seperti tindak kekerasan, razia sepihak, provokasi, dan sebagainya," tutur Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com