Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal eksekusi mati, DPR minta pemerintah tak ciut diancam Prancis

Soal eksekusi mati, DPR minta pemerintah tak ciut diancam Prancis Sergei Areski Atlaoui. ©20minutes.fr

Merdeka.com - Presiden Prancis Francois Hollande mengancam bakal menarik pulang dubesnya dan akan memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ancaman ini terkait rencana pemerintah Indonesia yang bakal mengeksekusi mati 9 WNA kasus narkoba, salah satunya berkewarganegaraan Prancis bernama Serge Areski Atlaoui.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta agar pemerintah tidak perlu ciut dengan ancaman Prancis. Menurut dia, hubungan diplomatik antar dua negara dapat terjalin andai pemerintah cakap memberikan informasi yang konkret mengapa hukuman mati diberlakukan di Indonesia.

"Untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain tentunya penyampaian informasi tetap disampaikan. Pendekatan secara kenegaraan itu perlu supaya kita menjaga hubungan baik, barangkali yang selama ini informasi belum secara menyeluruh," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4).

Walaupun mendapatkan kecaman dari Prancis, DPR memastikan tak akan menghentikan langkah pemerintah melaksanakan eksekusi mati yang dikabarkan akan dilaksanakan dalam satu dua hari ke depan ini.

"Sekali lagi ini tentu tidak akan mengurangi baik hari maupun pelaksanaan eksekusi," tegas dia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengeksekusi sembilan WNA terpidana mati kasus narkoba dalam waktu dekat ini. Seluruh terpidana sudah dibawa ke Lapas Nusakambangan untuk menunggu keputusan Kejaksaan Agung kapan eksekusi akan dilakukan.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya