Soal dana Hambalang, Menkeu mengaku tidak tahu
Merdeka.com - Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengaku tidak tahu perubahan rencana pembangunan sekolah olah raga dengan nilai Rp 125 miliar menjadi area olah raga Hambalang, Bogor yang menelan dana Rp 1,2 triliun serta pendanaan multiyear terhadap pembangunan tersebut.
"Saya tidak tahu. Kalau untuk itu nanti kita liat filenya apa statusnya," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (30/5).
Dia menilai jika proyek mengalami ekspansi, dipastikan sudah mengalami usul dari kementerian terkait dan dibicarakan dalam triateral meeting antara kementerian terkait, Bappenas dan Kemekeu. "Usulan itu disetujui dalam sidang kabinet lalu dibawa ke parlemen untuk dibahas dalam nota keuangan," katanya.
Agus mengatakan jika suatu proyek semisalnya Hambalang menjadi menjadi kontrak tahunan (multiyears contract), hal tersebut harus diusulkan ke Kementerian Keuangan. "Menkeu akan mengkaji apabila dirasakan ini tepat akan disetujui," ujarnya. Penetuan dana proyek multiyears harus dapat persetujuan dari komisi terkait atau Badan Anggaran.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasa kesepian bisa kita alami secara tiba-tiba, penting untuk mengenalinya secara tepat walau kadang kondisi ini tidak disadari.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMuhyani tidak pernah terbayang dan sangat terpukul saat harus berurusan dengan hukum.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Baca SelengkapnyaKetua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca Selengkapnya