Merdeka.com - Gangguan keamanan di daerah operasional hulu minyak dan gas bumi, menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hingga bulan September 2014 tercatat sebanyak 103 kasus gangguan keamanan, yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan jalan, demonstrasi dan lain-lain.

Hal tersebut memang cenderung mengalami penurunan, jika dibandingkan pada tahun 2013, di mana pada waktu itu terjadi 863 kasus serupa.

"Yang kita banyak alami adalah praktik ilegal taping (pelubangan pipa pengalir minyak), ini mengakibatkan kehilangan migas nasional mencapai 2.000 barel perhari. Kebanyakan praktik ini berada di‎ wilayah Sumatera Selatan, bahkan praktik ini juga telah merambah ke daerah lainnya di Indonesia. Jika terjadi gangguan ini secara terus menerus, maka akan terjadi gangguan dengan saluran minyak dan gas kita," ungkap Sekretaris SKK Migas, Gede Pradnyana saat Jumpa Pers ‎acara Security Summit SKK Migas KKKS 2014 , Rabu (‎19/11) di Nusa Dua, Bali.‎

Banyaknya gangguan keamanan pada tingkat lokal, nasional, atau lintas batas tersebut, mendorong SKK Migas untuk memberikan payung hukum pengawalan distribusi Migas ke daerah-daerah di Indonesia, dengan melibatkan TNI AD dan AL dalam pengamanan aset dan kegiatan operasional yang dilakukan olek KPKS di wilayah kerja masing-masing.‎

"Hal-hal yang terkait keamanan operasi, sangat berdampak terhadap kelancaran distribusi migas kita‎. Baik dari masalah pencurian dan gangguan keamanan yang berpotensi menurunkan dan mengurangi produksi nasional minyak dan gas bumi. Dengan dilibatkannya TNI, khususnya TNI AD dan AL, secara teritorial akan memberikan kekuatan dan keamanan yang dirasakan oleh para Kontraktor KKS untuk mencapai target produksi yang diamanatkan pemerintah," terang Pradnyana sembari mengungkapkan pihak petugas juga sudah memasang pipa baru, sehingga alasan keropos sudah tidak ada