Sistem Zonasi PPDB 2019 Bikin Gaduh, Presiden Jokowi Diminta Copot Mendikbud

Merdeka.com - Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 membuat ratusan wali murid di Surabaya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Kegeraman para wali murid terhadap disampaikan melalui aksi tolak sistem zonasi PPDB 2019 di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (19/6) siang.

"Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud!" teriak juru bicara aksi yang mengatasnamakan Komunitas Orang Tua Peduli Anak (Kompak), Sawitri dalam orasinya.

Muhadjir wajib mundur, karena menurut para pendemo hanya bikin gaduh dengan kebijakan sistem zonasi PPDB 2019. "Bukan hanya di Surabaya, PPDB sistem zonasi juga bikin gaduh di semua daerah," tegas Sawitri.

Desakan agar Muhadjir mundur juga disampaikan melalui spanduk bertulisan: 'Ganti Mendikbud Secepatnya'. Juga poster bertuliskan: 'Kebijakan Menteri Tidak Berpihak Pada Pendidikan Anak', dan '3 Tahun Sekolah Kalah dengan Google Maps'.

Diakui Sawitri, sistem zonasi sebenarnya baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan. Namun belum bisa diterapkan saat ini. Dia mencontohkan infrastruktur sekolah yang masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana? Ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiono yang menemui perwakilan pendemo, berjanji akan menutup sementara proses PPDB 2019 yang mendapat protes tersebut.

"Mereka (para wali murid) meminta (PPDB) diclose siang ini, maka kita close sambil menunggu konsolidasi kami dengan kementerian untuk kita bicarakan tentang tuntutan menggunakan sistem PPDB 2018," terang Hudiono usai menemui para pendemo.