Merdeka.com - Pemerintah diminta mengkaji ulang Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017 mengenai aturan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya atau full day school. Kebijakan tersebut dinilai belum bisa diterapkan di sejumlah daerah tanah air.

"Jadi ada yang menganggap kebijakan ini sebagai suatu keharusan. Di level atas, kebijakan ini lebih mudah diterapkan tetapi bagaimana dengan level bawah sementara ada landasan hukum yang menganggap itu sebagai keharusan," kata Penekun Kajian Pendidikan dan Anggota The James Coleman Associations Tatang Muttaqin, dalam diskusi bertajuk 'Full Day School, Jadi?' di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

Tatang menilai, kebijakan itu harus dilihat dari provinsi, kota atau kabupaten yang berada di seluruh Indonesia. Sebab, kondisi sekolah yang memadai tentu tidak bisa disamaratakan ke semua sekolah di Indonesia.

"Misalnya saja, sekolah di tengah kota besar tentu ada fasilitas penunjang tersedia lengkap. Tetapi bagaimana dengan daerah pinggiran atau terpencil?" katanya.

Menurut Tatang, lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana agar sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa. Selain itu, juga memikirkan upaya optimalisasi peran guru sebagai pendidik, daripada memperpanjang waktu belajar.

"Karena itu, lebih baik agar pemerintah tidak menjadikan sekolah delapan jam sehari sebagai satu kebijakan khusus. Silakan mengembangkan konsep full day school, tetapi penerapannya sebaiknya serahkan saja kepada pihak sekolah. Sebab, sistem kita kan sudah manajemen berbasis sekolah," pungkasnya.