Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin dalam sengketa melawan Presiden RI dan Mendagri, Senin (14/5).

Menanggapi putusan itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan, putusan PTUN yang menunda pelantikan Gubernur Bengkulu harus dihormati sebagai putusan pengadilan. Namun demikian, Denny tetap mengkritisi putusan itu.

Berikut tanggapan Denny terhadap putusan tersebut:

1. Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernur selaku Gubernur definitif adalah perintah UU Pemda. Putusan Kasasi MA telah menyatakan Agusrin terbukti korupsi, dan sesuai UU Pemda, dia harus diberhentikan tetap.

2. Upaya Agusrin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat pemberhentian dan penggantiannya selaku Gubernur karena sedang mengajukan peninjauan kembali ataupun karena ancaman hukuman kasusnya kurang dari 5 tahun, jelas merupakan suatu kekeliruan. Peninjauan Kembali jelas tidak menunda eksekusi. Dengan putusan MA, yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian Agusrin sudah benar dan sah secara hukum. Argumentasi ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun juga keliru dan informasi yang menyesatkan. Agusrin dituntut antara lain dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

3. Maka, upaya hukum tata usaha negara yang dilakukan Agusrin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza mahendra, harus dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya selaku Gubernur Bengkulu, meskipun sudah divonis korupsi oleh MA. Ikhtiar demikian sangat tidak patut, karena bertentangan dengan UU Pemda, serta justru mengorbankan rakyat Bengkulu yang butuh segera mendapatkan kepastian gubernur definitif.

4. Jika terus dibiarkan, PTUN akan menjadi benteng pertahanan bagi kepala daerah yang telah divonis terbukti korupsi. Hal demikian sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi, tidak dapat dibiarkan dan harus dilawan.