Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), Serikat Pekerja Air Indonesia (SPAI), dan Serikat Pekerja Air Jakarta (SPAJ) telah mengajukan gugatan terhadap PT Palyja, PT Aetra, Presiden RI, Wapres RI, Kemenkeu, dan Kemen PU. KMMSAJ merasa PT Palyja telah melanggar konstitusi dan juga melanggar kontrak yang telah disepakati.

Namun ada kekhawatiran dari para penggugat ini. Jadwal sidang yang dengan agenda pembacaan Putusan Sela yang seharusnya dibacakan 18 Juni 2013 diundur menjadi 25 Juni 2013 tanpa alasan yang pasti. KMMSAJ pun merasa dengan adanya penundaan ini akan memperlambat proses pemeriksaan perkara.

Kuasa Hukum KMMSAJ dari LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, berdasarkan pengalaman yang ada di Indonesia, penundaan waktu akan memberi ruang pada 'mafia peradilan' untuk bermain.

"Saya memahami kekhawatiran kawan-kawan, kemungkinan majelis hakim PN Jakarta Pusat akan memutus perkara ini secara tidak obyektif. Namun saya masih optimis hakim akan berhati-hati dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan," kata Arif saat jumpa pers di LBH Jakarta, Senin (24/6).

Arif menjelaskan gugatan ini dibuat karena ada beberapa perbuatan PT Palyja yang sangat merugikan masyarakat Jakarta, salah satunya dalam hal harga tarif air mencapai Rp 7.000 per meter kubik. Hal ini juga tidak diimbangi oleh pelayanan kualitas yang baik.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, dalam pengelolaan air tersebut ada indikasi korupsi. Selain itu, negara sangat dirugikan dengan ulah PT Palyja tersebut.

"Berdasarkan data dari PAM Jaya kerugian negara mencapai Rp 700 miliar dan jika dibiarkan terus sampai 2023 kerugian negara bisa mencapai Rp 18 triliun," tutupnya.