Merdeka.com - Presiden Direktur PT Sentul City Tbk., dan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Dia menjadi terdakwa dalam perkara turut serta memerintahkan anak buahnya, Franciscus Xaverius Yohan Yap menyuap mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, melalui bekas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin, sebesar Rp 5 miliar supaya meloloskan proses pengurusan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2,754,85 hektar milik PT BJA.

Namun, selepas mendengarkan dakwaan, Cahyadi melalui kuasa hukumnya, Samsul Huda, mengeluh tidak betah ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia berdalih sakit dan butuh suasana lebih segar.

"Kami mengajukan surat permohonan karena terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung, depresi, vertigo dan insomnia. Kalau boleh kami minta supaya bisa dipindahkan ke Rutan Salemba. Soal penyakit ini, karena di Rutan KPK tidak cukup memberikan ruang udara. Karena di KPK full AC," kata Samsul kepada majelis hakim di akhir sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut Samsul, kesempatan Cahyadi buat menghirup udara segara hanya pada saat melaksanakan olahraga tiga kali sepekan. "Ada olahraga 1,5 jam tiga kali seminggu, tapi kalau kondisi hujan tetap tidak bisa terlaksana," ujar Samsul.

Samsul juga mengajukan permohonan penambahan daftar pembesuk kliennya di rutan. "Ada 50 orang," sambung Samsul.

Namun, Ketua Majelis Hakim Sutiyo Jumadi menyatakan belum bisa mengabulkan permintaan Cahyadi. Dia lantas menanyakan terlebih dulu kepada jaksa penuntut umum.

"Kami juga mempertimbangkan kalau sakit begitu, karena kasus harus selesai dalam waktu sembilan bulan. Kami akan berkoordinasi. Kalau jaksa menyetujui, nanti kami akan koordinasikan," kata Hakim Ketua Sutiyo.

Jaksa pun enggan mengabulkan permintaan Cahyadi pindah ke Rutan Salemba. Mereka hanya sepakat bila Cahyadi mau dipindah ke Rutan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur.

"Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, perhitungan lebih dekat, ada Rutan KPK cabang Guntur. Udaranya mungkin lebih baik. Posisi rutan juga lebih dekat ke pengadilan. Tapi kami menyerahkan ke hakim," kata jaksa.

Mendengar argumen jaksa, Sutiyo mengatakan bakal bermusyawarah terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.