Merdeka.com - Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana melalui kuasa hukumnya menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) saling bertentangan mengenai penyebab minyak goreng langka dan mahal.

Hal itu sebagaimana dibacakan kuasa hukum Indrasari, Aldres Jonathan Napitupulu dalam sidang eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa perkara dugaan korupsi perizinan persetujuan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

"Pada halaman ke-43 paragraf ke-1 surat dakwaan, JPU mendakwa kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang," kata Aldres dalam eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Aldres mengatakan bahwa tuduhan jaksa terhadap kliennya tersebut bertentangan dengan surat dakwaan pada halaman ke-3 paragraf ke-1. Dalam dakwaan halaman ke-3 paragraf ke-1 itu menyebutkan bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, harga komoditas CPO di pasar internasional mengalami peningkatan yang menyebabkan peningkatan kesenjangan harga minyak goreng domestik.

Lalu peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri sehingga minyak goreng mengalami kelangkaan dan peningkatan harga di pasar dalam negeri.

"Bahwa pertentangan tersebut menunjukkan surat dakwaan yang disusun JPU tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan penyebab sebenarnya dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di dalam negeri," tutur dia.

Di satu sisi, Aldres mengatakan bahwa jaksa sebenarnya mengetahui dan mengakui kelangkaan dan harga minyak goreng mahal akibat dari meningkatnya harga komoditas CPO di pasar internasional.

"Namun di sisi lain menyatakannya sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Master Parulian Tumanggor, Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang," ucap dia.

Oleh karena salah satu alasan tersebut, Aldres mengatakan jika surat dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Adapun dalam perkara ini, Dirjen Daglu Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana dan analis ekonom Kemenko Lin Che Wei turut didakwa atas perbuatannya secara bersama-sama pemufakatan atas terbitnya perizinan PE CPO oleh Kementerian Perdagangan yang melawan hukum.

Bersama dengan tiga bos, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley Ma; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.

Mereka didakwa memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. Yakni, Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau.

Perbuatan mereka diketahui telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara total Rp18 triliun. Terdiri dari keuangan negara yang dirugikan Rp6.047.645.700.000 dan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” tutur Jaksa.

Terhadap kelima terdakwa, Indra, Lin Che Wei, Master, Stanley, dan Pierre didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.