Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Helmi Fauzy menilai proses persidangan kasus penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta dapat menjadi momentum untuk memajukan revisi Undang-undang (UU) Peradilan Militer. Sebab, menurut dia, persidangan terbukti dijalankan dengan penuh intervensi.

"Kasus ini dapat menjadi momentum untuk memajukan kembali agenda reformasi yaitu revisi UU Peradilan Militer," ujar Helmi di Cikini, Jakarta, Selasa (3/9).

Helmi menilai, persidangan yang dijalankan tidak dapat memberikan keadilan. Ini karena para penegak hukum merasa terikat dengan jiwa korsa atau semangat kecintaannya pada kesatuan.

"Dalam peradilan militer ini terdapat jiwa korsa yang digunakan justru untuk melindungi anggotanya sendiri," kata Helmi.

Selain itu, Helmi menjelaskan, jika dilihat dari deliknya yaitu pembunuhan, seharusnya tidak ditangani oleh Pengadilan Militer. Menurut dia, ini karena delik pembunuhan masuk dalam kategori pidana umum yang ditangani oleh Pengadilan Umum.

Namun demikian, Helmi menilai kelompok militer masih memiliki resistensi terhadap Pengadilan Umum. Ini lantaran Pengadilan Umum belum dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan.

"Peradilan kita belum bisa bersikap adil, objektif, dan independen," pungkas Helmi.