Siapkan program bela negara, Menhan sinergikan pusat dan daerah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program bela negara dengan menghimpun energi untuk mengatasi ancaman. Ia menilai ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara sudah berkembang secara multi dimensi dengan tidak lagi melalui fisik tapi nonfisik. Mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai sosial dan budaya.

Untuk mendukung program tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tengah menyiapkan pertahanan sejak dini melalui sinergitas pertahanan negara pusat dan daerah. Meski hadirnya otonomi daerah memberi kewenangan luas pada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, tapi masalah pertahanan negara adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang

tidak didesentralisasikan.

"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat," ujar Menhan di Jakarta, Kamis (7/9).

Untuk itu, ia menggelar rapat koordinasi Kebijakan Pertahanan Negara (Rakor Jakhanneg). Rakor yang dilaksanakan pada 7 September 2017 bertempat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Menhan menilai peran daerah dalam aspek pertahanan negara sangat penting. Daerah dapat menjadi pintu masuk datangnya ancaman nonmiliter yang bersifat multidimensi. Sehingga perlunya pengembangan postur pertahanan nirmiliter di daerah, yang memiliki kemampuan-kemampuan diantaranya kewaspadaan dini, bela negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral, serta dukungan pertahanan negara.

"Untuk itu perlu adanya sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara," paparnya.

Menhan menambahkan pembinaan Bela Negara dilaksanakan pada lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan. "Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dibutuhkan pembinaan bela negara diselenggarakan secara simultan, terpadu, dan menyeluruh serta berlanjut, selaras dengan sasaran Pembangunan Nasional," tuturnya.

"Tentunya semua itu harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Maka Rakor Jakhanneg ini menjadi hal yang penting untuk menyiapkan pertahanan sejak dini melalui Bela Negara di berbagai wilayah Indonesia," tegas Menhan.

Menhan menilai perkembangan sosial media yang berbasis internet sudah mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

"Dimana secara teknologi cukup pesat tetapi di sisi lain terdapat masalah yang memiliki dampak negatif. Seperti bully dalam dunia maya, pelecehan secara daring, pencemaran nama baik secara daring, penyebaran pesan kebencian, iklan yang salah target, pornografi dan sebagainya," ucapnya.

"Dengan demikian sikap bela negara dan cinta tanah air mengalami degradasi akibat pengaruh teknologi informatika dan media sosial yang tidak terfilter dengan baik dan tidak sesuai dengan norma budaya dan karater bangsa Indonesia," tuturnya.

"Untuk itu Kementerian Pertahanan melakukan upaya membentuk kembali karakter bangsa tersebut yaitu melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan karakter generasi muda yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat."

Kegiatan tersebut bertajuk Kementerian Pertahanan bertajuk Program Parade Cinta Tanah Air (PCTA). Agenda tahunan yang diselenggarakan sejak 2012 ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i dan pelajar SLTA sederajat dari seluruh Provinsi di Indonesia.

"Pada tahun ini, PCTA berlangsung dari 4-7 September 2017 diisi dengan lomba diskusi serta aktivitas lainnya. Para peserta PCTA tingkat nasional berasal dari para pemenang di tingkat provinsi," tandasnya.