Merdeka.com - Pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh Komisi III DPR diduga ada praktik suap. Salah seorang yang juga ikut dalam fit and proper test itu mengakui bahwa ada praktik suap yang dilakukan rekan-rekannya di komisi hukum itu.

Mendengar kabar tersebut, anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengaku terkejut dan tidak tahu-menahu akan hal ini. Namun menurut Eva pun tidak menutup kemungkinan apabila terjadi praktik suap dalam pemilihan calon hakim agung beberapa waktu lalu.

"Enggak tahu aku, tapi kamu kan tahu soal gitu-gitu pasti aku kan enggak dijawil. Karena mereka tahu aku pasti nolak. Jadi enggak mungkin aku di info yang gitu-gitu," jelas Eva saat dihubungi merdeka.com, Selasa (29/1).

Dia pun dengan tegas membantah telah menerima dana dari hasil suap yang dilakukan oleh oknum hakim agung kepada anggota komisi III dalam uji kepatutan dan kelayakan Calon Hakim Agung.

"Enggak ada, aku enggak terima sesen pun," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR telah memilih 8 Hakim Agung dari 24 Calon Hakim Agung yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk mengemban tugas mulia sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komisi III, rupanya terdapat permainan uang dalam pemilihan tersebut.

Menurut sumber merdeka.com, yang juga anggota Komisi III DPR, ada kongkalikong antara Komisi III dengan para calon hakim agung.

"Yah pasti adalah lobby-lobby, enggak perlu kamu tanya, sudah pasti ada yang seperti itu," jelas politisi yang juga ikut dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut ketika ditemui merdeka.com, Selasa (29/1).

Namun dia enggan membeberkan secara rinci berapa jumlah nominal yang diberikan kepada anggota DPR untuk meloloskan calon hakim agung.

"Wah saya enggak tahu itu rincinya berapa-berapa, yang jelas memang ada yang seperti itu," imbuhnya.