Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan membacakan putusan terkait permohonan pemulihan nama baik keluarga Bung Karno. Putusan terkait dengan pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6, khususnya nomor urut 30, tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno .

Pembacaan putusan akan dilakukan Majelis Hakim Konstitusi pada pukul 14.00 WIB, Selasa (10/9).

Awal Maret lalu keluarga besar Bung Karno yang diwakili oleh Rachmawati Soekarno putri dan Guruh Soekarno putra mengajukan permohonan uji materi Pasal 6 Ketetapan (TAP) MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam rilis yang dikeluarkan MK, persidangan perdana sudah digelar pada Senin (4/3). Kuasa hukum pemohon, Bambang Suroso mendalilkan frasa “bersifat einmalig (final) dan maupun telah selesai dilaksanakan” dalam Pasal 6 TAP MPR itu dianggap telah merugikan hak konstitusional, hak hukum, konstitusional dan hak politik pemohon yang merupakan anak kandung Bung Karno.

Ketentuan itu dianggap menguatkan stigma negatif tentang Bung Karno saat memimpin yang dianggap menyimpang dari konstitusi dengan melindungi dan menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Akibatnya, tekanan politik dalam bentuk teror, intimidasi dan perampasan hak sering kali terjadi dalam hidup keluarga Bung Karno,” ujar Bambang.

Menanggapi hal itu, Akil Mochtar meminta pemohon agar kembali membangun argumentasi permohonan agar masuk dalam area MK. Itu karena UUD 1945 secara limitatif telah menentukan, bahwa MK hanya bisa memeriksa UU terhadap UUD 1945. Sedangkan Tap MPR kedudukannya berada di atas undang-undang.

Apakah dengan semua ketentuan itu, permohonan keluarga Bung Karno ditolak atau diterima?