Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setelah ke KPU dan KPK, Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pers

Setelah ke KPU dan KPK, Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pers Tim Hukum PDIP Sambangi Dewan Pers. ©2020 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Tim Hukum PDI Perjuangan menyambangi kantor Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). Tim hukum yang dibentuk untuk menanggapi kasus suap PAW yang melibatkan Caleg PDIP ini, akan melakukan audiensi dan konsultasi dengan Dewan Pers.

Rombongan tim hukum PDIP tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Tim dipimpin Koordinator I Wayan Sudirta dan Koordinator pengacara Teguh Samudera.

"Nanti, mau audiensi dulu ya. Dengan Dewan Pers," kata Teguh sembari menaiki lift menuju lantai tujuh tempat audiensi.

Dia mengatakan, tujuan audiensi ini agar media agar bekerja dengan baik dalam demokrasi. Teguh menyebut tim hanya ingin konsultasi.

"Bukan masalah media diapa-apain, kita mau konsultasi saja. Terkait bagaimana mendudukkan media supaya sebagai pihak demokrasi bekerja dengan baik," ucapnya.

Teguh menyebut, audiensi ini bukan untuk mengadukan media-media terkait pemberitaan PDIP yang bersinggungan dengan kasus suap PAW. Terkait bagaimana langkah berikutnya, tim hukum akan menyampaikan setelah audiensi.

"Bukan bukan melaporkan media, kita tidak pernah ada benturan dengan media. Kita ingin mendudukkan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly menyebut pembentukan tim hukum ini untuk meluruskan pemberitaan terkait keterlibatan PDIP dalam kasus suap PAW yang menangkap anggota KPU Wahyu Setiawan. Yasonna menyebut pemberitaan terhadap PDIP banyak yang tidak didukung fakta tak benar.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya