Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut angkat bicara mengenai lembaga survei yang menyebut kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK menurun. Pramono mengatakan, penyebab turunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah lantaran melemahnya kurs rupiah beberapa waktu yang lalu.

"Pertama survei itu kan menunjukkan ketika survei dilakukan jadi memang kalau dilihat awal September sampai dengan Minggu kedua ketiga September, itu kan memang tekanan terhadap kurs rupiah sedang dahsyat-dahsyatnya," kata Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (9/10).

Bekas Sekjen PDIP itu menjelaskan, pada waktu itu nilai rupiah atas dolar menembus sampai dengan Rp 14.800. Sehingga, kata Pramono, kalau kemudian itu dilihat hanya spot saat survei dilakukan pasti ada penurunan tingkat kepuasan pada pemerintah.

"Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, di mana kurs sudah kembali pada angka kurang lebih Rp 13.400-Rp 13.500 kemudian IHSG juga mengalami kenaikan, kemudian ada stabilisasi persoalan ekonomi," jelas Pramono.

Pramono menambahkan, faktor lain yang menyebabkan penurunan kepercayaan kepada pemerintah adalah soal asap. Saat ini presiden sedang ke lokasi agar penanganan dapat cepat selesai.

"Beliau sekarang ada di Kampar, Riau. Ya, apa pun kami memberikan apresiasi terhadap yang melakukan survei tapi kami meyakini kalau turbulensi ini bisa diatasi dan juga persoalan-persoalan asap mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diatasi," jelas Pramono.

"Kami yakin persoalan ini kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali karena memang secara sungguh-sungguh bekerja dan masyarakat bisa melihat bagaimana Pak Jokowi mendedikasikan waktunya dari pagi sampai malam untuk memikirkan persoalan bangsa," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang enam bulan terakhir terus menurun. Kepuasan publik tergerus hingga 11 persen.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 40 persen," kata pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Century Park Hotel, Jakarta, Kamis (8/10).

Sementara itu kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Angka penurunan mencapai 11,2 persen.

Tingkat penurunan kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen.

Qodari menjelaskan, salah satu indikator menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK adalah mahalnya harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi ditandai melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga BBM. Alasan lain, program dan visi misi pemerintahan Jokowi-JK belum terbukti.