Merdeka.com - Bukan kali pertama Densus 88 menembak terduga teroris hingga tewas dalam penggerebekannya. Dengan alasan melawan, terduga teroris terpaksa ditembak mati oleh Densus 88 dalam sejumlah penyergapan. Terakhir, penggerebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang, Banteng, Rabu (1/1).

6 Terduga teroris tewas di tempat dalam penggerebekan tersebut. Tindakan Densus 88 ini seolah mengesampingkan proses hukum di Indonesia. Indonesia yang menganut Due Process Model dalam sistem peradilan yang menggunakan prinsip "Praduga Tidak Bersalah" seakan mati suri dibuat Densus 88.

"Indonesia menerapkan model ini dalam rangka supremasi hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan Hukum berada pada alam demokrasi dan HAM. Para pelaku teror ditangkap, diperiksa, diadili dan dihukum dalam kerangka sistem peradilan pidana," kata peneliti terorisme, Rudy, Jumat (3/2).

Menurut pria yang pernah duduk di Akademi Militer (Akmil) angkatan 1996 ini, Operasi Militer dilakukan pada kondisi di mana negara dalam keadaan darurat dengan pilihan "hidup atau mati". Dalam situasi ini berlaku hukum humaniter atau hukum perang.

"Para pelaku teror akan diperlakukan sebagai kombatan. Bagi mereka yang tertangkap dalam keadaan hidup berlaku ketentuan Prisoner of War (POW) yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa," ujarnya.

Rudy mengatakan ada dua model pendekatan kontra terorisme. Keduanya yakni model penegakan hukum, operasi militer dan model pendekatan berbasis komunitas dan motivasi. Model penegakan hukum itu pun disesuaikan dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut azas praduga tak bersalah tersebut.

"Apa tidak sebaiknya ditangkap dan diproses sesuai peraturan dan mekanisme yang ada," harapnya.