Serikat Pekerja dukung Menteri Rini jual gedung Kementerian BUMN
Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN atas alasan efisiensi. Hal itu sontak ramai menuai kritik dari berbagai kalangan.
Namun, dukungan justru datang dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono mengatakan, rencana penjualan gedung tersebut harus disikapi secara cerdas dan tidak perlu dipolitisasi. Sebab penjualan tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi APBN.
"Sebab hanya 260 pegawai di Kementerian BUMN sangatlah tidak efisien jika menggunakan gedung dengan kapasitas 22 lantai. Sebab biaya perawatan gedung sangat tidaklah murah setiap tahunnya yang harus ditanggung pemerintah. Apalagi pekerjaan di Kementerian BUMN lebih banyak administratif dan sedikit yang manajerial," kata Arief dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (19/12).
Menurutnya, seiring dengan kemajuan teknologi bukan lagi zamannya sebuah entitas bisnis menggunakan gedung yang tinggi dan besar untuk pencitraan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN adalah entitas bisnis yang mempunyai tujuan untuk mencetak profit dalam mengelola perusahaan perusahaan milik negara.
"Karena itu lebih (baik) kantor Kementerian BUMN dijual dan digantikan dengan kantor yang minimalis untuk 150 saja dan selebihnya menggunakan virtual office dengan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih," ujarnya.
Dia mengatakan, inefisiensi ruang perkantoran juga tidak hanya di kementerian BUMN. Di kantor-kantor perusahaan BUMN sendiri, kata dia, banyak terjadi inefisiensi dalam penggunaan ruang kantor.
"Ornamen ruangan dan gedung. Tengok saja ruang direksi dan komisaris bank pelat merah yang sangar besar dan dipenuhi lukisan yang bernilai jutaan rupiah. Karena itu banyak aset BUMN berupa gedung yang tidak terpakai atau terlalu besar juga sebaiknya divestasi untuk menambah permodalan."
"Karena itu sebaiknya DPR tidak perlu mempersoalkan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN karena tujuannya jelas. Langkah pemerintah melakukan efisiensi juga harusnya diikuti oleh DPR dengan lebih memanfaatkan virtual office (kantor dunia maya) dibandingkan membangun gedung baru lagi," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaPengecekan Gedung RSUD Sumedang Belum Rampung Usai Gempa, Ratusan Pasien Ditempatkan di Tenda Darurat
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan kondisi gedung rumah sakit pasca rentetan gempa pada Minggu (31/12).
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepemilikan Rumah Prajurit jadi Pembahasan di Debat Capres, Begini Aturan Rumah Dinas untuk anggota TNI
Setiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaTernyata 70 Persen Gedung di Kota Tua Jakarta Milik Perusahaan BUMN, Bakal Ada Alih Kelola?
Erick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaPenampakan Rumah Berumur 206 Tahun di Rembang, Sudut-Sudut Ruangannya Bikin Penasaran
Siapa sangka, kediaman tersebut sarat benda-benda unik nan antik.
Baca SelengkapnyaJadi Kuli Pemotong Rumput di Malaysia, Pasutri TKI Ini Berhasil Bangun Rumah Mewah Bak Istana di Kampung Halaman
Ada bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaSederet Fasilitas hingga Tunjangan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN
Sebagai pejabat negara, tentu AHY akan mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara dari kendaraan hingga rumah dinas.
Baca Selengkapnya