Serapan anggaran rendah, Pemprov DKI salahkan perekonomian nasional

Merdeka.com - Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati menegaskan rendahnya penyerapan anggaran hingga 31 Juli bukan kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Menurut Tuti, justru lemahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan oleh perlambatan perekonomian nasional. Penegasan tersebut berdasarkan hasil analisis dari Bank Indonesia.

"Perlambatan perekonomian nasional tidak hanya di level nasional, tetapi juga di regional. Salah satunya Jakarta," kata Tuti di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/8).

Pernyataan tersebut senada dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono. Heru optimis pada akhir tahun nanti penyerapan anggaran akan bisa mencapai target. Sebab ia menyebut pada Agustus ini sudah banyak lelang yang telah diselesaikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Agustus ini sudah banyak yang bisa mulai. Sudah pada bisa langsung dikerjakan. Bahkan percepatannya lebih cepat dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu mereka baru mulai Oktober, November, Desember. Sekarang Agustus sudah bisa mulai," tuturnya.

Menurut data Bappeda DKI Jakarta, tercatat hingga 31 Juli 2015, penyerapan anggaran belanja langsung baru mencapai Rp 4,123 triliun. Jumlah tersebut hanya setara 12,08 persen dari jumlah total anggaran belanja daerah yang mencapai Rp 63,65 triliun.

Sedangkan penyerapan anggaran secara keseluruhan sendiri baru mencapai Rp 12,22 triliun. Jumlah tersebut hanya setara dengan 19,21 persen dari nilai total belanja daerah. APBD DKI Jakarta 2015 yang nilainya mencapai Rp 69,28 triliun sendiri dibagi menjadi dua, yakni belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.