Merdeka.com - Politik blusukan ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi pilihan bagi kalangan elit politik mendekatkan diri pada masyarakat bawah. Nah, untuk mengetahui keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Kabil Mubarok, yang membidangi masalah ekonomi, turun langsung ke lapangan dan bertatap muka dengan rakyat kecil di Jalan Jetis Kulon Gg Pertolongan, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jumat sore (28/11).

Bersama anggota DKW Garda Bangsa Jawa Timur, politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, datang menyambangi warga di sekitaran Rel Kereta Api Jalan Jetis Kulon. Kabil menggelar dialog langsung dengan warga sekitar, untuk kemudian berjalan menyusuri rel dan melihat saluran pembuangan air atau parit-parit yang ada di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

"Ini juga bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa melihat langsung kondisi warga, mendengar aspirasi dan keluhan-keluhan mereka selama ini," kata Kabil usai blusukan.

Dia mengaku melihat adanya saluran air yang tidak layak dan kerap meluber ke kawasan perkampungan warga di sekitar Rek Kereta Api Jalan Jetis Kulon.

"Soal saluran air, di sini sangat tidak laik, apalagi ini sudah memasuki musim hujan. Saluran pembuangan air yang tidak lancar ini, kerap menjadikan tempat ini banjir bila musim hujan tiba," katanya lagi.

Namun, lanjut dia, masalahnya, saluran got (parit) ini milik PT KAI. "Kita harus segera mencarikan solusi masalah ini. Kalau kita ingin membuat saluran baru, persoalannya lagi, kabarnya PT KAI akan melakukan pelebaran untuk doble track. Nanti kita carikan solusinya agar rumah warga tidak lagi kebanjiran," ucapnya berjanji.

Persoalan kedua yang dihadapi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di bantara Rel Kereta Api, adalah masalah penggusuran yang bakal dilakukan pihak PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api/PT KAI), yang akan melakukan pelebaran untuk jalur doble track.

"Yang pertama kita akan lihat persoalannya. Yang jelas, PT KAI harus tetap bersikap manusiawi. Tidak serta merta melakukan penggusuran. Warga ini kan sudah tinggal puluhan tahun dan membentuk perkampungan di sini, jadi kalau memang harus digusur, PT KAI harus menyediakan kompensasi kepada warga, tidak bisa serta merta menggusur," papar dia.

Sementara itu, warga Jalan Jetis Kulon Gg Pertolongan mengaku, selama ini cukup was-was, jika PT KAI melaksanakan niatnya untuk melakukan pelebaran. Mereka khawatir, rumah mereka akan digusur tanpa ada ganti rugi bangunan.

"Ya yang selama ini kita keluhkan adalah masalah banjir saat musim hujan, yang kedua, warga sangat was-was adanya penggusuran dari PT KAI," keluh Sugeng, warga sekitar.

Sementara itu, acara blusukan yang dilakukan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur bersama DKW Garda Bangsa ini, tidak berhenti di Jetis Kulon saja, tapi langsung dilanjutkan ke daerah Sidotopo dan menggelar dialog dengan warga di sana.