Merdeka.com - Ramai disebut seragam Kementerian perhubungan mirip dengan seragam TNI AU, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melontarkan sindiran. Dia mengatakan jika ada orang menyamakan seragam Kemenhub dengan TNI AU berarti orang tersebut buta warna.

"Siapa yang bilang mirip? Kalau yang buta warna ya bilang mirip," kata Jonan sebelum menjadi pembicara di Rakernas PDIP, JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).

Dia menegaskan baik dari warna celana, lambang dan bentuk baju, seragam Kemenhub berbeda dari seragam yang dikenakan TNI AU. Oleh sebab itu Jonan heran ada ribut ribut soal seragam.

"Apa yang saya pakai ini seperti tentara. Baju putih dan celana biru, apa TNI ada yang begini? Soal adanya lambang balok di pundak, apa ini memang sudah dipatenkan hanya milik TNI? Tidak ada," katanya.

Dia pun mengaku sudah bertanya ke Kepala Staf TNI AU, Marsekal Agus Supriatna, soal permasalahan seragam yang dianggap mirip ini. Namun Agus, kata Jonan, justru mengatakan seragam yang dikenakan Kemenhub tidak menyalahi aturan. Keduanya pun bingung dengan hebohnya masalah seragam ini.

"Jadi yang melintir ini siapa, kenapa jadi rame begini, apa ada yang pesan atau apa?" lanjutnya.

Permasalahan ini mencuat karena sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenhub kini menggunakan seragam yang sangat mirip dengan TNI Angkatan Udara. TNI AU pun protes atas penggunaan seragam itu.

"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo justru bangga seragam TNI ditiru lembaga instansi lain. "Bagi saya itu suatu kebanggaan, institusi lain ingin seperti TNI," ujar Gatot di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (7/1).

Namun dia enggan berkomentar banyak mengenai kemiripan seragam tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya tidak bisa menilai Kementerian yang di bawah langsung Presiden Jokowi.

"Saya tidak berkomentar negatif, Kemenhub, Kemenkum HAM di bawah presiden, saya tidak bisa menilai kementerian," katanya.