Sempat Tertunda Pemilu, Bupati Ciamis dan Walikota Bogor Hari Ini Dilantik

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, serta Walikota dan Wakil Walikota Bogor terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 lalu untuk masa jabatan 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (20/4).

Herdiat Sunarya dan Yana D Putra dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Ciamis masa jabatan 2019-2024 hasil Pilkada 2018. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-5872 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-5873 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 5 September 2018.

Sementara itu, Bima Arya Sugiarto dan Dedie Rachim dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019-2024 hasil Pilkada 2018. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2018.

Simak berita Pemilu selengkapnya di Liputan6.com

Ridwan Kamil menekankan agar pimpinan dan staf di pemerintahan Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor bisa bekerja melayani masyarakat dengan tiga kriteria, yaitu integritas, profesionalisme, dan melayani dengan sepenuh hati.

Pemerintahan di Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor diminta mulai menerapkan inovasi, profesionalitas, dan penguasaan teknologi untuk memajukan daerahnya. Selain itu, tugas meningkatkan indeks yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bisa berjalan beriringan.

"Kami dari (pemerintah) provinsi (Jawa Barat) punya instrumen untuk membantu jika daerah tidak memadai. Ada program pemerintah provinsi mohon disukseskan, ada program bantuan keuangan sesuai aspirasi juga akan kita objektifkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mengatasnamakan Mendagri memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor karena pelantikan mundur dari jadwal yang ditentukan, seiring terbitnya surat edaran dari pihak kementerian agar prosesnya dilakukan usai pelaksanaan Pemilu 2019. Seperti diketahui, pasangan kepala daerah itu seharusnya dilantik pada 7 April 2019 lalu.

Pemunduran pelantikan dilakukan untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Maka dari itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap warga Kabupaten Ciamis dan Kota Bogor yang telah bersabar menunggu pelantikan ini," katanya.

Tak Ada Program 100 Hari

Ditemui usai acara pelantikan, menurut Bupati Ciamis Herdiat Sunarya tiga kriteria pemerintahan yang dikemukakan oleh Emil akan menjadi prioritas di Pemkab Ciamis. Selain itu, perbaikan pelayanan publik juga akan menjadi program utama.

"Tiga-tiganya merupakan prioritas. Insyaallah kita akan berjuang," tutur Herdiat.

"Yang paling utama pelayanan pada masyarakat, itu yang akan kita tingkatkan, akan kita geber. Paling tidak harus ada perubahan menuju yang lebih baik lagi," lanjutnya.

Disinggung soal program kerja di 100 hari pertama pemerintahannya, Herdiat mengatakan bahwa program tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun, 100 hari pertama akan menjadi motivasi untuk mewujudkan program-program unggulan di Ciamis.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa di masa awal pemerintahannya tidak akan ada program kerja 100 hari pertama. Menurut Bima, Kota Bogor akan terus berlari membangun masyarakatnya.

"Kita enggak ada program 100 hari, bagi kita Bogor harus terus berlari, setiap hari harus selalu lari," ungkap Bima.

Namun, ada sejumlah program yang akan menjadi prioritas di Kota Bogor. Seperti mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak keluarga, serta penanganan transportasi dan kemacetan.

"Transportasi belum jalan maksimal, seperti proses konversi mengganti angkot dengan bus Trans Pakuan belum maksimal. Kemudian beberapa titik kemacetan jadi prioritas utama kita," kata Bima.

Sementara terkait program Pemda Provinsi Jawa Barat yang akan membuat pusat daur ulang sampah plastik di Kota Bogor, Bima menjelaskan pihaknya sedang berupaya mencari lokasi dan investor proyek tersebut. Galuga akan menjadi salah satu alternatif lokasi.

"Potensinya masih besar, karena sampah plastik masih banyak dan kita juga punya lahan Galuga yang akan bisa digunakan tahun depan, karena (tempat pembuangan akhir sampah) kita akan pindah ke Nambo. Mungkin di situ (Galuga) kita rencanakan lokasi pengolah plastiknya," ujarnya.