Merdeka.com - Rekomendasi Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 membuat utang negara untuk menyelesaikan kasus kejahatan semakin menumpuk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera menyelesaikannya lewat mekanisme dalam negeri.

"Maka bisa berisiko dianggap domestic mechanism sudah exhausted sehingga potensi dibawa ke International Criminal Court Den Haag, dan ini memalukan," ujar anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Kamis (26/7).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan seharusnya SBY mencontoh Presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Seperti diketahui, Kirchner dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negaranya melalui mekanisme pengadilan dalam negeri.

"Pemerintah harus segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut, utamanya Kejaksaan Agung sehingga proses hukum domestik berjalan," tandasnya.

Menurutnya, ada dua rekomendasi Komnas HAM yang dapat digunakan, yakni penyidikan atau rekonsiliasi jika pemerintah tidak mau menempuh jalur hukum untuk kasus tersebut.