Merdeka.com - Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menjelaskan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Sebagaimana aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021.

"Agar supaya SE ini dapat dilaksanakan dengan tegas dan terukur maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi akan dilaksanakan oleh Satgas dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Ganip saat konferensi pers, Jumat (2/7).

Ganip memaparkan bahwa Satgas Daerah dibantu otoritas penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak melakukan pengendalian dengan mebentuk pos-pos pengamanan guna menekan angka penyebaran Covid-19.

"Kementerian lembaga, TNI/Polri dan pemerintah daerah berhak melakukan pelarangan perjalanan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Selain itu, instansi juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pendisiplinan terhadap produk dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Termasuk, apabila ditemukan pihak-pihak yang memalsukan surat keterangan RT PCR dan Rapid Antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, terhadap otoritas pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi umum wajib melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum.

Adapun kewajiban yanh harus dijalani otoritas pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi umum adalah memverifikasi keabsahan surat keterangan negatif RT PCR atau Antigen untuk mencegah pemalsuan sebagai syarat wajib perjalanan.

"Demikian poin-poin penting didalam SE nomor 14 tahun 2021 berlaku efektif per 3 Juli 2021 sesuai dengan kebutuhan," tutunya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang akan dimulai Sabtu (3/7) sampai Selasa (20/7). Hal ini dilakukan guna menekan angka lonjakan Covid-19 yang terjadi.

Oleh sebab itu, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mejelaskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 mengatur sejumlah ketentuan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam negeri selama PPKM Darurat.

"Subtansi pengaturan dalam Surat Rdaran Nomor 14 ini adalah menyangkut pelaku protokol perjalanan dalam negeri yang berisi ketentuan wajib yang dilaksanakan secara umum," kata Ganip dalam jumpa pers secara virtual, Jumat (2/7).

Adapun ketentuan wajib yang harus dijalani oleh seluruh pihak yang melakukan perjalanan yakni menerapkan protokol kesehatan 3M. Seperti menggunakan masker medis atau masker tiga lapis yang benar dan harus menutupi hidung dan mulut.

Kemudian, tidak berbicara satu atau dua arah selama perjalanan, serta setiap penumpang tidak boleh makan dan minum dalam perjalanan yang kurang dari dua jam, kecuali untuk keperluan medis seperti mengkonsumsi obat.

Selain itu bagi penumpang kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya. Apabila saat perjalanan penumpang alami gejala dan dinyatakan reaktif Covid-19 dari hasil rapid antigen, alhasil tak boleh melanjutkan perjalanan dan harus melakukan RT P