Selama 2015, ada 76 UU yang diuji berulang kali di MK
Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku sepanjang tahun 2015 sebanyak 76 undang-undang diujikan ke lembaga yang dia pimpin. Beberapa undang-undang ada yang memiliki frekuensi pengujian yang cukup tinggi.
Salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
"Ya undang-undang nomor 8 tahun 2015 kita uji sebanyak 31 kali," kata Arief saat jumpa pers pada acara refleksi kinerja Mahkamah Konstitusi 2015 di Jakarta, Rabu (29/12).
Bukan hanya itu, sambung Arief, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana juga diuji sebanyak 12 kali.
"Undang-undang acara pidana nomor 8 tahun 1981 juga kita uji sebanyak 12 kali," ucap Arief.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menguji undang-undang Mahkamah Agung (MA) berkali-kali atas perubahan UU nomor 3 tahun 2009.
"Undang-undang nomor 3 tahun tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di uji sebanyak 6 kali," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaJanji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jurus Prabiwo-Gibran untuk Perkuat UMKM
Menurutnya, UMKM adalah pilar ekonomi untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaUpdate PHPU 2024: MK Terima 2 Sengketa Pilpres dan 61 Permohonan Hasil Pileg
Total, terdapat dua permohonan untuk Pilpres 2024 dan 56 permohonan untuk Pemilu Legislatif (Pileg).
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaUU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan
UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Baca Selengkapnya