Merdeka.com - Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto santer dikaitkan dengan kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk mengurus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Wahyu tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu.

Hasto siap memenuhi undangan KPK jika lembaga antirasuah tersebut membutuhkan keterangannya. Dia berjanji akan memenuhi permintaan KPK. Menurutnya, ini bagian dari tanggung jawab setiap warga negara yang harus patuh pada hukum.

"Kami, beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK, KPK datang. Di dalam membahas bagaimana membangun sebuah sistem keuangan partai yang transparan, yang baik. Ketika KPK mengundang kami pun, saya akan datang," kata Hasto saat ditemui di Rakernas PDIP, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Terkait nama dan tanda tangannya di surat PAW untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasto tidak menampik. Hasto mengakui meneken surat ke KPU setiap kali pengajuan PAW. Menurutnya, itu sah atau legal. Menurutnya, seluruh partai politik memiliki kedaulatan untuk mengajukan PAW. Bagi Hasto, PDIP tak bersalah jika mengajukan PAW pasca Nazaruddin Kiemas meninggal dunia.

"Itu merupakan bagian dari kedaulatan partai politik," kata Hasto.

PDIP Tak Tanggung Jawab Ada Negosiasi

Hasto menjelaskan alasan PDIP mengajukan PAW terhadap Harun Masiku sebanyak tiga kali. Menurut Hasto, keputusannya hanyalah sekali pada 7 Januari 2020. Namun KPU menolak permohonan tersebut.

"Jadi keputusan hanya satu kali. Keputusan PAW diputuskan satu kali. Surat menyurat itu legal formalnya memang seperti itu. Kami juga hormati, kami ini taat pada hukum. Kami ini dididik untuk setia pada jalan hukum tersebut, bahkan ketika kantor partai diserang pun kami memilih jalan hukum," bebernya.

Setelah ditolak KPU, PDIP tak bertanggungjawab bila ada oknum yang kemudian melakukan negosiasi.

"Itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan. Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai sebagaimana terus kami lakukan," ucap Hasto.

Pencarian Harun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih mencari Harun Masiku (HAR). Politikus PDIP itu diduga terlibat kasus suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024.

Hasto mendukung segala upaya KPK. Termasuk melakukan pencarian terhadap Harun. Menurutnya, ini sebagai dukungan PDIP bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Dorongan KPK kami dukung. Karena itu bagian dari kewenangan KPK," katanya.

PDIP menyerahkan sepenuhnya proses hukum kadernya kepada KPK. Alasannya, seluruh warga negara Indonesia harus taat hukum.

"KPK sudah menyatakan kami memberikan dukungan hal tersebut. Tentunya sebagai warga negara, setiap warga negara punya tanggung jawab ketaatan terhadap hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mencekal politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku (HAR) yang terlibat kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024.

"Sejauh ini belum. Namun, sesuai kewenangan KPK di Undang-Undang akan segera dilakukan (pencekalan)," tutur Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (11/1).

Ali mengimbau Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Termasuk kooperatif dalam pemeriksaan penyidik.

"Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka HAR," jelas dia.

Reporter: Ronald dan Putu Merta Surya Putra