Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen MK: Ruang Akil baru disegel, belum digeledah KPK

Sekjen MK: Ruang Akil baru disegel, belum digeledah KPK Ruang Ketua MK Akil Mochtar disegel. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Setelah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mocthar di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Setibanya di gedung MK, penyidik KPK yang dikomandani oleh Novel Baswedan langsung menuju ke ruang kerja Akil Mochtar yang berada di lantai 15 dan menyegel ruangan dengan garis KPK.

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M Ghaffar mengatakan dirinya sempat berbincang-bincang dengan penyidik KPK.

"Tadi saya ketemu Pak Novel. Kita tak resisten dan kooperatif dengan KPK," ujar Janedjri kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10) dini hari.

Menurut dia, penyidik KPK belum melakukan penggeledahan terhadap ruangan Akil Mochtar. Oleh karena itu, dipastikan penyidik KPK belum membawa dokumen-dokumen apapun dari ruangan Ketua MK tersebut.

"Bisa saja (KPK) besok ke sini lagi. Tadi belum digeledah dan belum bawa apa-apa," jelas Janedjri.

Penggeledahan dilakukan oleh 7 penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan. Penyidik langsung menyegel ruang kerja mantan juru bicara MK dan satu ruang yang berada di sebelahnya dengan memasang garis KPK.

"Yang jelas tadi kami melakukan operasi tangkap tangan atas dugaan tindakan korupsi di antaranya yang diamankan ialah pak hakim," ujar Novel seraya menjelaskan kepada Janedjri.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket

Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya