Merdeka.com - Keputusan DPR mengesahkan Undang-undang Pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Di Yogyakarta, hari ini, Kamis (02/10) ada dua aksi yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menolak undang-undang tersebut.

Sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan mahasiswa dari Universitas Janabadra menggeruduk kantor DPRD DIY untuk menyuarakan aspirasinya. Massa aksi meminta agar anggota DPRD DIY turun menolak UU tersebut.

Menurut Presiden Mahasiswa Janabadra, Thomas, aksi mereka ini dilakukan karena pilkada tidak langsung sama saja dengan kemunduran demokrasi. "Ini sama saja kembali ke orde baru, hak politik rakyat dirampas, padahal kami punya hak untuk menentukan kemajuan Indonesia," terang Thomas.

Menanggapi permintaan mahasiswa, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra L mengatakan akan mendukung perjuangan mahasiswa. Dia juga memastikan DPRD DIY juga mendorong supaya pilkada tetap dilakukan secara langsung. "Kami DPRD DIY mendukung perjuangan teman-teman, kami akan suarakan aspirasi ini ke DPR RI," katanya.

Sementara itu aksi serupa juga dilakukan oleh Komite Dukung Pilkada Langsung sekitar pukul 16.00 WIB di titik nol Yogyakarta. Berbeda dengan para mahasiswa, Komite Dukung Pilkada Langsung melakukan aksi dengan meminta tanda tangan serta scan KTP warga yang melintas di titik nol sebagai dukungan judicial review ke MK atas UU Pilkada.

Selain itu mereka juga menggunakan payung hitam sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan plesetan singkatan KMP. KMP yang seharusnya Koalisi Merah Putih, diganti dengan tulisan Koalisi Maling Permanen.

Menurut koordinator lapangan, Asman Abdulah, aksi mereka ini untuk menggalang dukungan masyarakat yang dikhianati oleh politisi di DPR. "Kami menggalang dukungan untuk ke MK berupa tanda tangan warga dan scan KTP," kata Asman.

Melengkapi Asman, Direktur SMI (Social Movement Institute) Eko Prasetyo mengatakan pengesahan UU Pilkada ini sama saja kembali ke zaman orde baru dimana warga Indonesia tidak memiliki hak politik.

Dia pun menyerukan agar masyarakat dan seluruh elemen organisasi kembali turun ke jalan melawan tirani parlemen. "Kita harus turun ke jalan, tidak ada cara lain. Tunjukan kita konsisten mengawal demokrasi," tegasnya.

Eko juga berpesan agar Jokowi sebagai presiden terpilih jangan bernegosiasi dengan KMP dalam UU Pilkada. Menurut dia, jika Jokowi serius dan konsisten dengan perjuangannya maka rakyat akan memberikan dukungan.

"Jokowi jangan bernegosiasi, jika konsisten, masyarakat akan mendukung Jokowi melawan tirani parlemen," ujarnya.