Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebelum bubarkan diri, pendemo minta DPR berpihak pada rakyat

Sebelum bubarkan diri, pendemo minta DPR berpihak pada rakyat Demo tolak RUU Pilkada. ©2014 Merdeka.com/Sri Wiyanti

Merdeka.com - Demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, berakhir pukul 12.00 WIB dengan pernyataan sikap masing-masing elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat.

Ketua BEM UI, Ivan Riansa membacakan pernyataan sikap mahasiswa UI menolak pilkada tidak langsung. "Mendukung pilkada secara langsung agar tetap menghadirkan partisipasi politik publik yang lebih besar," kata Ivan dalam orasi penutupnya di Depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Sikap berikutnya dari mahasiswa UI yang dibacakan Ivan adalah mendesak pemerintah dan DPR agar pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada diundur serta diserahkan pada pemerintah dan DPR RI periode 2014-2019. "Dengan catatan bahwa pembahasan yang dilakukan harus memprioritaskan alternatif solusi yang lebih bijak," tutur Ivan.

Serikat Mahasiswa Paramadina, Radiv Annaba menyampaikan pernyataan sikap Mahasiswa Paramadina terhadap RUU Pilkada. "Menolak RUU Pilkada dan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung," tutur Radiv.

Selain itu, Radiv menyatakan menuntut parlemen untuk menyusun undang-undang yang berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan partai atau kelompok. Dia menambahkan, sebagian besar pendemo menginginkan berdiri di depan gedung parlemen untuk mengawal paripurna RUU Pilkada.

"Mengawal dan mengawasi proses demokrasi dan siap berada di garis terdepan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat," ucap Radiv.

Koalisi Kawal RUU Pilkada, Masykurudin Hafidz menyatakan sikapnya. "Rakyat adalah pihak yang mempunyai kedaulatan tertinggi di republik ini, maka sudah seharusnya mereka menentukan pemimpinnya sendiri," kata Maskurudin.

Maskurudin melanjutkan, anggota DPR semestinya fokus membahas perbaikan pilkada langsung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya, bukan justru mengembalikan pemilihan pada DPRD.

"Pemilihan Kepala daerah secara serentak adalah solusi yang dapat dikedepankan dalam memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah," lanjutnya.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), lanjutnya, terdapat 45 orang anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2014 yang terjerat kasus korupsi. Ini tentu menjadi bukti sahih, bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untuk diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah.

"DPR harus membuka dan belajar lagi, bahwa mayoritas atau lebih dari 90 persen pelaksanaan kepala daerah berjalan dengan lancar dan damai," tuturnya.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
Ada Demo di DPR, Polisi Bakal Alihkan Lalu Lintas

Ada Demo di DPR, Polisi Bakal Alihkan Lalu Lintas

Pengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Demo Ricuh Depan DPR Dibubarkan Polisi, Massa Dipukul Mundur

VIDEO: Demo Ricuh Depan DPR Dibubarkan Polisi, Massa Dipukul Mundur

Situasi sempat panas karena pendemo merangsek maju berhadapan dengan polisi.

Baca Selengkapnya
Demo Depan DPR, Refly Harun Tolak Paslon Menang karena Curang Hingga Makzulkan Jokowi

Demo Depan DPR, Refly Harun Tolak Paslon Menang karena Curang Hingga Makzulkan Jokowi

Refly Harun juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket

VIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket "Respons yang Tak Siap Kalah Terburuk Sepanjang Sejarah"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang

Pendemo Makzulkan Jokowi di DPR Marah Dibagikan Makanan Bergambar Kaesang, Langsung Dibuang

Sejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.

Baca Selengkapnya