Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebanyak 3,6 juta penduduk Jateng belum punya e-KTP

Sebanyak 3,6 juta penduduk Jateng belum punya e-KTP Razia KTP. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Sebanyak 3.622.560 penduduk di Jawa Tengah sampai saat ini masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk KTP elektronik atau e-KTP. Hal itu terjadi karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk sementara menghentikan proses pembuatan e-KTP untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan.

"Wajib e-KTP untuk di Jateng sebesar 26.293.408, yang sudah terekam 26.070.848. Sisanya 3.622.560 ini sudah rekam tapi fisiknya e-KTP belum jadi. Dampak secara administratif tidak ada karena memakai KTP reguler yang sebagai pegangan bahwa mereka sudah terekam e-KTP. Nanti kalau sudah ketahuan akan jadi melalui RT/RW masing-masing warga," kata Kabid Kependudukan & Catatan Sipil Disnakertransduk Pemprov Jateng Susi Handayanie kepada merdeka.com saat ditemui di Kantor Gubernuran Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang Jawa Tengah Selasa (25/11).

Susi mengungkapkan meski demikian blangko data KTP sebanyak 1.804 data KTP sementara tetap dikirimkan dari Kemendagri ke masing-masing di 35 Kabupaten/Kota pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, dikirimkan sebanyak 3.192 blangko KTP sementara.

"Sebanyak 1.804 blangko KTP tahap pertama yang sudah dikirimkan oleh Kementrian Dalam Negeri ke kabupaten/kota di Jateng. Tahap kedua kemudian 3.192. Ini blangko kosong yang sudah terdistribusi ke kabupaten/kota kemarin," ungkapnya.

Susi membantah blangko berisi data e KTP penduduk sebanyak 3.622.560 itu tidak diproses dalam rekam data di Kemendagri. Pasalnya, penghentian hanya dilakukan pada proses pembuatan fisik e KTPnya saja. Untuk input data kependudukan dari 35 Kabupaten/Kota dari Jateng ke Kemendagri tetap berlangsung.

"Oh tidak, tidak dihentikan. Rekam tetap jalan. Tidak ada kata pemberhentian. Ini akan dievaluasi oleh Kementrian Dalam negeri yang menjadi kewenangan kementrian dalam negeri. Tapi untuk kewenangan kabupaten/kota untuk perekam e KTP tetap jalan tidak boleh terhenti," tuturnya.

Susi menambahkan, jika kewenangan untuk membuat fisik e KTP adalah kewenangan dari pihak Kemendagri.

"Tapi karena untuk fisiknya e KTP karena itu kewenangan dari pusat khan. Untuk pengadaan blangkonya secara bertahap akan kita selesaikan," ungkapnya.

Susi menjelaskan, rata-rata dari 3.622.560 penduduk yang belum mendapatkan e KTP berasal dari daerah yang wilayahnya besar seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

"Rata-rata yang belum jadi rata-rata otomatis penduduknya yang terbesar di Jawa Tengah seperti Cilacap, Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang salah satunya seperti itu. Yang paling banyak rekam e KTP yang belum jadi," ujarnya.

Sampai kini, yang menjadi persoalan didaerah terkait teknis pembuatan e KTP adalah rusaknya alat-alat perekam data e KTP yang dalam jumlah terbatas.

"Di daerah persoalanya rata-rata di 35 kabupaten/kota persoalan alat-alat yang untuk merekam yang sering rusak itu. Khan masing-masing kabupaten/kota jumlahnya terbatas. Padahal jumlah penduduk yang perlu direkam itu khan banyak. Sehingga kalau alat-alat itu rusak belum tentu yang disini bisa diselesaikan kabupaten/kota," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengguna JakOne Mobile Bank DKI Tembus 2,3 Juta Orang, Nominal Transaksi Mencapai Rp30,6 Triliun

Pengguna JakOne Mobile Bank DKI Tembus 2,3 Juta Orang, Nominal Transaksi Mencapai Rp30,6 Triliun

Jumlah ini tumbuh 12,11 prersen (YoY) dibanding periode yang sama tahun 2022, dengan volume transaksi sebesar 29,61 juta transaksi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Transaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun

Transaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun

Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.

Baca Selengkapnya
Kereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal

Kereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal

Manajer Humas KAI Daop 2 Ayep membenarkan adanya kejadian tersebut yang berawal saat kedua kereta saling bertabrakan pada pukul 06.03 WIB.

Baca Selengkapnya
KAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak

KAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak

Calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.

Baca Selengkapnya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya
Ikut Program Kartu Prakerja, 5 Juta Orang Telah Buka Rekening Pertama di Bank dan E-Wallet

Ikut Program Kartu Prakerja, 5 Juta Orang Telah Buka Rekening Pertama di Bank dan E-Wallet

Angka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya