SBY sudah kerahkan TNI dan Polri, UN susulan masih amburadul
Merdeka.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMK, MA, tahun ini benar-benar kacau. Di Nusa Tenggara Barat, meski sebelumnya sudah diundur, pelaksanaan UN kembali diundur. Namun, penundaan kali ini bukan mengenai hari melainkan jam pelaksanaan.
UN yang sedianya dilaksanakan hari ini pukul 07.00 WITA, diundur menjadi pukul 13.00 WITA. Hal ini mengakibatkan sejumlah siswa SMA di Kota Mataram menangis histeris.
Asna Askia, siswa SMAN 5 Mataram, mengaku kecewa akibat adanya penundaan UN kembali. Sebab, UN yang harusnya dilakukan serempak pada Senin (15/4) lalu diundur menjadi Kamis (18/4) kemarin. Namun setelah dia memasuki ruang ujian ternyata UN diundur lagi hingga pukul 13.00 WITA.
Padahal, jelang pukul 07.00 WITA, para siswa di SMAN Mataram sudah memasuki ruang ujian. Namun, tiba-tiba siswa diminta berkumpul di lapangan sekolah untuk mendengarkan pengumuman pengunduran jadwal UN tersebut.
Para siswa menangis karena merasa kesal setelah pelaksanaan UN ditunda dua kali kendati penundaan hanya sekitar enam jam. Mereka mengharapkan tidak ada penundaan atau pengunduran jadwal lagi.
"Kami merasa kecewa dan kesal, karena sudah lelah belajar hingga pukul 02.00 WITA ternyata batal dilaksanakan hari Senin, kemudian dimundurkan sampai Kamis dan setelah kami masuk ruang ujian tiba-tiba ada pengumuman jadwal dimundurkan lagi sampai pukul 13.00 WITA," kata Asna seperti dilansir Antara.
Mereka berharap tidak ada penundaan pelaksanaan UN lagi. Sebab, mereka telah belajar keras untuk menghadapi UN.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB H Lalu Syafii mengatakan, penundaan pelaksanaan UN dikarenakan naskah soal di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Tengah masih kurang.
"Saya diperintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunda pelaksanaan UN, karena harus dilaksanakan secara serentak. Jadi kita tidak boleh mulai pelaksanaan UN tersebut sebelum naskah soal di Lombok tengah lengkap." katanya.
Pihaknya sudah menyampaikan informasi penundaan pelaksaan UN ke seluruh sekolah di Provinsi NTB agar pelaksanaan UN ditunda hingga pukul 13.00 WITA.
Karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN), tidak hanya pada keterlambatan distribusi lembar soal ujian. Di Provinsi Riau, sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, khususnya penyandang tuna netra batal mengikuti UN karena lembar soal yang didatangkan tidak sesuai harapan.
"Harusnya soal untuk para siswa tuna netra adalah lembaran soal khusus. Tidak bisa disamakan dengan soal para siswa normal atau pada umumnya," kata Ketua UN Riau 2013, Sri Petri Haryanti di Pekanbaru, Rabu (17/4). Demikian tulis Antara.
Sebenarnya, lanjut Sri, tidak ada keterlambatan pada distribusi lembar soal dan jawaban. Namun lembaran soal untuk SLB sama dengan soal ujian yang diberikan pada peserta UN normal.
"Alhasil sekolah-sekolah LB di Riau mengembalikan lembar soal tersebut, dan menunda pelaksanaan UN," katanya.
Padahal, sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara khusus telah memerintahkan kepada jajaran TNI dan Polri untuk ikut menyukseskan pelaksanaan UN yang sudah mundur. Namun, instruksi Presiden tersebut ternyata belum terlalu mempan untuk membantu kelancaran pelaksanaan UN.
Usai memanggil M Nuh, SBY memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu mengamankan jalannya UN di 11 provinsi. Hal itu disampaikan Presiden melalui akun twitter pribadi miliknya @SBYudhoyono.
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh masih saja menyalahkan pihak percetakan yang belum bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
"Ini karena percetakan sebenarnya, yang lain itu oke kok. Yang penting sekarang, yang saya harus persiapkan dengan baik yaitu yang SMP dan yang besok, terutama yang matematika hari Jumat besok. Saya ingin memastikan siang ini harus semuanya, jumlah dan seterusnya siap," ujar Nuh di Ritz Charlton Hotel Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/4) kemarin.
Nuh mengakui, masih ada beberapa kekurangan terkait pelaksanaan UN di Kaltim. Namun, pemerintah sempat memberikan kesempatan untuk dilakukan penggandaan namun tidak bisa dilaksanakan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan ujian susulan.
"Itu karena mereka belum siap, padahal kita berikan kesempatan untuk digandakan atau di copy di tempat tapi karena ada persoalan teknis, akhirnya dengan terpaksa kita geser. Kita jadikan sebagai susulan pada hari Rabu nanti. Yang penting hak anak, kesempatan anak tidak boleh dikurangi," tandasnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaAyahnya Tentara Anaknya Diberi Nama Satuan Bantuan Tempur di TNI AD, Kini Jadi Jenderal Bintang 2 di Polri
Sosok jenderal polisi ini miliki nama dari satuan bantuan tempur milik TNI AD. Ternyata ada cerita di baliknya.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Mencoblos di TPS 10 Gambir
Hamdy menyebut TPS 10 Gambir akan dibuka pukul 07.00-13.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam
Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaPKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim
Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.
Baca Selengkapnya