Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini menggelar rapat terbatas bersama beberapa menteri di kantornya. Ratas kali ini membahas kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satinah di Saudi yang mendapat hukuman mati.

"Berkaitan dengan perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Bukan hanya yang berstatus TKI, tapi hakekatnya semua yang bekerja dan tinggal di luar negeri," ujar SBY dalam pembukaan rapat, Rabu (26/3).

SBY mengatakan, kasus Satinah yang mendapat hukuman mati karena membunuh majikannya menjadi isu sangat sensitif. Pemerintah Indonesia kerap mencari solusi untuk kasus-kasus ini.

"Saya sendiri terus menangani, mengelola dan mencari solusi untuk hal ini selama 10 tahun. Masyarakat kita sulit membedakan WNI yang mengalami permasalahan di luar negeri itu karena kesalahannya atau bukan, misalnya yang tidak dapat hak-haknya atau yang disiksa," ujar SBY.

Namun dalam kasus Satinah ini, SBY harap masyarakat mengerti. Satinah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bukan penganiayaan dan tidak mendapat hak-haknya sebagai TKI. Menurut SBY, itu dua hal yang berbeda.

"Saya mengerti jika masyarakat marah, tapi terkadang mereka tidak mengerti. Jika dijatuhkan hukuman, seolah-olah mereka tidak bersalah," ujar SBY.

Untuk itu, SBY akan membahasnya bersama para menteri terkait. Termasuk uang tebusan yang diminta keluarga majikan tempat Satinah bekerja.

SBY akan meneken surat perpanjangan izin tebusan dari pemerintah Saudi. Uang tebusan itu harus dibayar pemerintah Indonesia atas pengganti hukuman mati Satinah tanggal 3 April.

"Tanggal 3 itu batas pembayaran diyat kepada saudari Satinah, tapi kan ini harus kita ajukan lagi surat perpanjangannya. Hari ini saya akan teken surat untuk minta lagi pembicaraan dengan keluarga Satinah," ujarnya.