Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku ada fenomena untuk memasukkan penegakan hukum ke dalam ranah politik. Padahal, keduanya memiliki ruang lingkup yang sangat berbeda.

Guna menghindari usaha menyatukan penegakan hukum dan politik dalam satu ruangan, SBY mengajak semua pihak untuk mengawasi dan mengatasinya. Caranya adalah dengan mengetahui atau mempelajari wilayah-wilayah yang dapat masuk ke masing-masing area tersebut.

"Mari kita atasi bersama-sama. Kita harus mendidik diri kita sendiri untuk memisahkan mana yang wilayah penegakan hukum, mana wilayah politik," kata SBY.

Hal itu disampaikan langsung oleh SBY saat memberikan sambutan di acara puncak hari anti korupsi sedunia dan hari hak asasi sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12). Menurut presiden, penegakan hukum itu sangat berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sementara politik tidak lepas dengan kepentingan kekuasaan.

"Hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Politik bagaimanapun tidak bebas dari kepentingan kekuasaan. Mari kita berikan kepercayaan kepada para penegak hukum, jalankan tugasnya tanpa gangguan politik apapun," lanjutnya.

"Jangan diganggu politik, berikan kepercayaan, berikan ruang kepada penegak hukum. Penegak hukum juga jangan memasuki diskursus politik, nanti jadi bingung masyarakat," tandasnya.