SBY: Kalau WikiLeaks tak benar, bicaralah Australia jangan diam!
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersengat karena disebut menerima kucuran dana dari Australia, terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100.000. Isu itu pertama kali dihembuskan situs WikiLeaks.
SBY mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut di Negeri Kanguru. Dia juga sudah mendapat penjelasan dari menteri luar negeri Australia soal proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
"Saya minta agar Australia membuka dan mengungkap penegakan hukum itu, jangan-jangan ditutup-tutupi," kata SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7).
"Kalau ada elemen di Indonesia dianggap terlibat, tolong juga diungkap, ditunjuk dan diusut siapa. Apa kasus dan pelanggaran hukumnya. Kalau memang ada, kerja sama dengan KPK Indonesia," tegasnya.
SBY juga meminta agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang dapat menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak di luar Australia.
"Contohnya disebut Mega atau saya sendiri. Justru itulah yang saya tidak mau karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara Asia," tuturnya.
"Oleh karena itu saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan Saya tidak dicemarkan. Agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya," jelas SBY.
Menurut SBY, Indonesia saat ini tengah kampanye pemberantasan korupsi. "Kalau memang WikiLeaks tidak benar. Ya bicaralah Australia, jangan diam. Kalau dia, bisa timbulkan spekulasi baru di Indonesia yang tidak perlu terjadi," tandasnya.
Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).
Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.
Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.
Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.
Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. Mereka termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri disebut diduga menerima suap dari Indonesia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
VIDEO: Isi Pertemuan Penting Prabowo Bersama Barisan Jenderal saat Terima Wakil PM Australia
Keduanya sepakat segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan.
Baca SelengkapnyaAustralia Dukung Karyawan Tolak Angkat Telepon Bos di Luar Jam Kerja, Perusahaan yang Melanggar Bakal Didenda
Ini akan diatur dalam undang-undang yang diajukan pemerintah federal Australia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan
Dia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Paspampres Bikin Salfok saat Jokowi di Australia, Ada WNI sampai Cium Tangan
Jokowi bertolak ke Australia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN-Australia yang dihelat di Melbourne, Senin (4/3).
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya