SBY ingin KY kembali awasi Mahkamah Konstitusi

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), setelah terbongkarnya praktik suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Salah satu poinnya adalah mengembalikan pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial (KY).

"Dalam perpu kami berpendapat perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. Saya berpendapat para pemimpin lembaga negara memiliki pendapat yang sama. KY dapat diberikan kewenangan untuk mengawasi hakim MK sebagaimana mengawasi hakim lainnya. Ini sesuai dengan semangat dan ketentuan dalam UUD 45," kata SBY di Istana Negara, Sabtu (5/10).

SBY berharap jika nanti Perpu sudah disahkan DPR menjadi UU, kewenangan pengawasan tidak kembali dipangkas oleh MK. Menurutnya, sudah seharusnya setiap lembaga negara, apalagi dengan kekuasaan luar biasa diawasi.

"Saya juga berharap kewenangan pengawasan ini tidak kembali digugurkan ketika dibawa ke MK. Lembaga manapun harus ada yang mengawasi, kalau tidak ada yang bisa menyalahgunakan. Saya memiliki pandangan seperti itu," tandasnya.

Seperti diketahui, sejatinya KY berhak melakukan pengawasan, sebelum akhirnya MK memangkas kewenangan itu setelah menerima sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi menganggap KY tak lagi berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi.

Pada sidang 26 Agustus 2006, putusan dibacakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang kala itu menjabat sebagai ketua MK. Permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Yudisial sendiri diajukan oleh 31 hakim agung.

Putusan tersebut sempat menjadi perdebatan. Setelah dilakukan revisi oleh DPR dan pemerintah, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY. Hakim konstitusi diawasi oleh Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.