Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan alasan mengapa RUU Pemerintah Daerah sangat penting untuk disahkan. Menurut SBY, selama 10 tahun menjalankan pemerintahan, penilaiannya tak sedikit kepala daerah kinerjanya buruk.

"Kita sering mendengar sejumlah kepala daerah dinilai memiliki kinerja yang buruk, dinilai bagian yang lain memiliki disiplin dan perilaku yang tidak baik. Nah, belum ada aturan yang tegas dan jelas untuk mengatasi permasalahan itu," ujar SBY saat membuka rapat di Kantornya, Jakarta, Rabu (17/9).

SBY mengatakan selama ini manajemen pengawasan kepala daerah juga belum diatur jelas. Apakah pengawasan terhadap kepala daerah merupakan wewenang pemerintah daerah atau pusat.

SBY mencontohkan kepala daerah yang berkinerja baik, penghargaan diberikan oleh presiden langsung. Namun, lanjut SBY, jika ada kepala daerah yang berkinerja buruk mengapa tidak pula ditindak langsung oleh presiden.

"Saya sering beri penghargaan pada gubernur, bupati, wali kota, selama ini boleh dikata sering. Tapi jika ada gubernur, bupati, wali kota yang berkinerja buruk, berdisiplin tidak baik, kewenangan presiden tidak ada," ungkap SBY.

SBY mengungkapkan wewenang presiden hanya bisa memberhentikan kepala daerah, jika sudah ditetapkan menjadi terdakwa dalam suatu kasus. Di sinilah, yang menurut SBY, tidak adil.

"Saya bisa berhentikan gubernur, bupati dan wali kota, berhentikan sementara manakala yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berlaku tetap diberhentikan secara tetap. Apa harus menunggu seseorang ditetapkan sebagai terdakwa padahal kinerjanya buruk?" ujar SBY.

"(Di samping) pembangunanya macet, disiplinnya rendah, jarang ada di tempat. Dalam sebulan mungkin hanya seminggu di tempat, 3 minggu tidak di tempat. Bagaimana pemerintahan akan bagus sesuai aspirasi rakyat dan pembangunan?" lanjut SBY lagi.

SBY juga mengungkapkan selama ini dirinya sering ditanya oleh sejumlah petinggi negara di dunia. Para pemimpin negara tersebut, kata SBY, merasa heran bagaimana Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan, namun faktanya ada otonomi daerah.

"Mereka bertanya pada saya, bagaimana mungkin anda negara kesatuan tapi sekaligus menjalankan otonomi daerah. Apa tidak ada benturan, komplikasi begitu? Fakta realitas yang lain kita anut sistem Pilkada langsung. Maaf untuk memilih bupati dan gubernur," ucap SBY.

RUU Pemerintah Daerah saat ini tengah dibahas di DPR. Minggu depan sudah memasuki pembahasan di paripurna.

Di dalam Pemerintah Daerah ini turut diatur pula pemilihan kepala daerah yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat. Namun, aturan mengenai Pilkada tidak diatur lebih rinci. Secara rinci tentunya diatur di dalam RUU Pilkada.