Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Julian telah menerima surat rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Presiden terkait keluhan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun, Presiden SBY masih belum mau merespons lantaran surat itu harus dibaca terlebih dulu.

Isi surat itu yakni desakan keluarga korban kepada Presiden SBY untuk segera membentuk pengadilan HAM sebelum masa jabatannya habis.

"Saya belum bisa memberikan pernyataan atau komentar soal itu. Ini kita lihat lagi, presiden tentu akan pelajari apa yang menjadi esensi dan substansi dari surat yang disampaikan wantimpres soal itu," ujar Julian, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6).

Sebelumnya, keluarga korban pelanggaran HAM menagih janji SBY untuk membentuk pengadilan HAM. Saat maju di Pilpres 2009, SBY berjanji akan membentuk pengadilan HAM adhoc.

Namun hingga saat ini rencana itu belum juga direalisasikan. Keluarga korban pun kembali mendesak SBY untuk segera mewujudkan janjinya yang terdahulu sebelum masa jabatannya habis.

Hal itu disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Albert Hasibuan pun menyanggupi dan akan memberikan surat rekomendasi kepada Presiden terkait ini.