Satu hakim malah anggap Atut tak terbukti menyuap Akil

Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini memutuskan menghukum Gubernur non-aktif Banten, Ratu Atut Chosiyah, dengan pidana penjara selama empat tahun. Tetapi, salah satu hakim anggota Ad Hoc, Alexander Marwata, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam amar putusan.

Hakim Alexander menyatakan tidak sependapat dengan lima hakim lainnya. Menurut dia, perbuatan Atut tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer, yakni Pasal 6 ayat 1 huruf (a). Alexander menganalisa, Atut tidak berinisiatif memerintahkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, buat menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sebesar Rp 1 miliar dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak melalui advokat Susi Tur Andayani.

"Terdakwa tidak menugaskan Wawan untuk berkoordinasi dengan Susi dalam pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Hal itu menunjukkan terdakwa tidak pernah memiliki niat dan memenangkan pihak berperkara. Tidak ada alat bukti yang membuktikan terdakwa mengetahui adanya permintaan uang Rp 1 miliar dari Akil. Penuntut umum hanya berasumsi," kata Hakim Alexander saat membacakan amar putusan Atut, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/9).

Hakim Alexander juga menganggap pertemuan Atut dengan Akil di Singapura adalah kebetulan, dan bukan disengaja. Dia melanjutkan, Akil juga menyatakan Atut tidak pernah mengutus Wawan buat mengurus sengketa pilkada Lebak. Dia menambahkan, alat bukti rekaman antara Atut dan Wawan sudah direkayasa.

"Bukti yang sudah direkayasa sudah tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan harus dibebaskan," ujar Hakim Alexander.