Satu hakim dissenting opinion terhadap putusan Hotasi

Reporter : Putri Artika R | Selasa, 19 Februari 2013 17:23




Satu hakim dissenting opinion terhadap putusan Hotasi
tipikor. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutus bebas terhadap terdakwa Hotasi DP Nababan dalam kasus dugaan korupsi terkait penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Majelis Hakim menilai Hotasi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditulis dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider oleh Jaksa.

Namun dalam putusan itu, terdapat satu orang hakim memiliki perbedaan pendapat (dissenting opinion). Hakim anggota Hendra Yospin menilai berbeda dalam kasus ini. Hendra Yospin menilai, Hotasi melanggar dakwaan subsider Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana pasal UU 20 Tahun 2001.

"Dissenting opinion (Hendra Yosfin), mengemukakan pendapat berbeda, tentang kekuasaan kehakiman seperti yang diuraikan, menimbang bahwa Hotasi Nabanan baik secara sendiri dan bersama Toni, diancam pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Tipikor," jelasnya.

Hendra mengemukakan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum. Pertama, PT Merpati Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara berencana menambah armada pesawat untuk mengatasi kesulitan keuangan.

"Ini disahkan Hotasi dan saksi Toni, karena pada Mei 2006, Toni memasang iklan untuk mendapatkan pesawat yang dimaksud," ujar Hakim Hendra.

Kemudian, Hakim Hendra juga menilai bahwa Hotasi Nababan tidak memperoleh harta dari perusahaan penyewaan pesawat, Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc. Tetapi menurut Hakim Hendra telah secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan korupsi dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor.

"Tidak tercantum dalam RKPP. Deposit Rp USD 1 juta sesuai nota dinas, padahal vonis saksi Dujiarto ini untuk kepentingan yang lain," ujarnya.

Atas hal itu, Hakim Hendra Yosfin menilai Hotasi melakukan Tindak pidana korupsi. Hakim anggota Hendra sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Hotasi melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 UU Tipikor.

Meski begitu, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini memvonis bebas mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi D.P. Nababan. Majelis Hakim yang diketuai oleh Pangeran Napitupulu menyatakan Hotasi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan primer, maupun subsider.

Majelis Hakim juga meminta kepada jaksa untuk memulihkan nama baik terdakwa.

[hhw]


JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • PDIP bantah Jokowi ada di rumah Mega untuk susun menteri
  • Kim Kardashian ultah, ini hadiah spesial dari sang ibu
  • PDIP akui Jokowi batal umumkan menteri karena laporan KPK
  • Beberapa tahanan KPK ketahuan selundupkan ponsel ke sel
  • Sewa sound system buat pengumuman menteri Jokowi Rp 30 juta/hari
  • Curhat si cantik Dian Sastro jadi istri playgirl
  • Tersangka kasus pemerasan Lee Byung Heon tulis permintaan maaf
  • Fiat luncurkan tandingan si 'murah' Toyota Etios Cross!
  • Surat wasiat kades gantung diri di Sukoharjo dikirim ke Labfor
  • JK akui belum siap umumkan kabinet malam ini
  • SHOW MORE