Merdeka.com - Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut, masih terdapat 58.687 atau 72,93 persen desa atau kelurahan yang belum membentuk posko di sejumlah provinsi. Artinya masih ada daerah yang belum menjalankan PPKM Mikro dengan baik.

Diketahui, pos komando (posko) tingkat desa/kelurahan dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan.

"Masih terdapat 58.687 atau 72,93 persen desa atau kelurahan yang belum membentuk posko, artinya sebagian besar wilayah ternyata belum melaksanakan PPKM mikro dengan baik," katanya saat jumpa pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (29/7).

"Sayangnya masih banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang belum membentuk posko, per 25 Juli baru sebesar 27 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang membentuk posko," tambah dia.

Dia menuturkan, 10 provinsi paling banyak desa atau kelurahannya yang belum membentuk posko adalah Sumatera Utara. Yaitu 5.930 desa atau kelurahan yang belum membentuk posko.

Kemudian, Papua 4.860, Jawa Timur 4.211, Jawa Tengah 3.514, Jawa Barat 2.596, Sumatera Selatan 3.195, NTT 3.196, Sulawesi Selatan 2.854, Lampung 2.364, Sulawesi Tenggara 2.206, dan Sumatera Utara 5.390.

"Dari total 10 provinsi tersebut dapat terlihat masing-masing kecamatan di wilayahnya yang paling banyak memiliki desa atau kelurahan yang belum membentuk posko," ucapnya.

Wiku menginstruksikan para camat agar desa atau keluhannya membentuk posko saat ini juga. Terlebih, 7 dari 10 provinsi ini merupakan provinsi yang sebagian besar kabupaten kotanya tidak melaksanakan PPKM Level 4.

"Artinya perlu penguatan ekstra dalam pelaksanaan PPKM mikronya," ujarnya.

Menurut Wiku, posko di tingkat desa atau kelurahan penting sebagai penghubung berbagai unsur masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya posko, maka terdapat komandan atau pengendali penanganan Covid hingga tingkat RT dan RW.

"Dan kinerjanya terlaporkan dengan baik hal ini termaktub dalam Instruksi Mendagri Nomor 24 dan 26 secara detail," pungkasnya.