Merdeka.com - Peneliti masalah gizi balita Linda Wibowo mengatakan, pola penanganan gizi bayi di bawah lima tahun (balita) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah masuk tahapan kronis akibat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tuntas.

Persoalan itu, kata dia, sangat beragam, dan berbeda di setiap daerah di wilayah provinsi kepulauan itu. "Ada yang memang kekurangan pangan, ada yang tercukupi tetapi tidak bisa dikelola, dan ada juga yang karena keduannya," katanya di Kupang, Rabu (11/5).

Seperti diberitakan Antara, dia mengatakan terjadinya ketersediaan pangan di sebuah daerah karena lancarnya distribusi, bisa juga membuat terjadinya masalah gizi balita, karena orang tua (ibu) kurang mengerti pola pengelolaan makanan disekitar menjadi sebuah pangan bergizi bagi anak.

Dalam kondisi itu, penting dilakukan sejumlah pendekatan dan kerja sama semua pihak, untuk memberikan masukan dan bimbingan pengelolaan pangan yang bermutu dan bergizi bagi anak-anak (balita). "Saya kira semua pihak harus melakukan secara bersama, dengan tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.

Dia mengatakan, hal itu penting untuk menyelamatkan generasi masa depan daerah dan bangsa, untuk tetap eksis dan sehat, tanpa harus tergerus karena gangguan perhatian dan masalah gizi.

Dia mengungkapkan, pola masalah gizi balita di Nusa Tenggara Timur, dengan 16 sampel daerah kabupaten/kota yang ada, untuk gizi kurang dan gizi buruk, tertinggi pola masalah ada di Kabupaten Rote Ndao dengan 40,8 persen yang masuk kategori sangat tinggi. Menyusul Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah 40,2 persen.

Sedangkan untuk persentase terendah ada di Kota Kupang dengan angka 14,6 persen yang masuk dalam golongan medium.

Sementara untuk masalah gizi dengan proyeksi pendek dan sangat pendek, terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan jumlah 59,6 persen dan masuk kategori sangat tinggi, menyusul Kabupaten TTS dengan jumlah 57,0 persen, Rote Ndao 54,2 persen.

"Kota Kupang masih mencapai angka terrendah 32,5 persen dan masuk kategori tinggi," katanya.

Sementara data hasil Riskesdas 2007, tercatat masalah gizi kurang dan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur, terkategori masalah sangat tinggi dengan capai persentase di atas 30 persen. Sedangkan untuk proporsi anak gizi buruk 9,4 persen atau lebih besar 25 persen dari keseluruhan kasus 'underweight' dengan rumus (BB/U Z-skor < - 2 SD; gizi kurang 24 persen).

Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dominggus Mere, mengatakan, hasil riskesda 2013, tercatat persentase balita gizi kurang 29 persen dan gizi buruk 1,5 persen.

Kondisi ini kata dia, harus menjadi perhatian bersama secara komprehensif, untuk bisa mengubah sejumlah persoalan yang telah menyebabkan masalah itu. "Soal ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi, merupakan bagian terpenting dalam penanganan masalah gizi balita dalam rumah tangga," katanya.

Pemerintah Nusa Tenggara Timur, kata dia, telah menunjukkan perhatiannya dengan sejumlah intervensi kebijakan dan program, termasuk mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

"Ini karena pemerintah sangat mengerti bahwa gizi balita penting untuk keberlanjutan masa depan daerah dan bangsa," kata mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ende itu.