Saksi ungkap Helmi Faishal bawa istri & rombongan ke luar negeri

Merdeka.com - Dalam sidang terdakwa kasus suap pengurusan rencana proyek tanggul laut Kabupaten Biak Numfor, Teddy Renyut, tiga saksi mengungkap soal adanya perjalanan luar negeri Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini beserta istri, staf khusus dan anak buahnya. Tetapi, mereka berkelit soal dana dipakai buat kunjungan ke mancanegara itu.

Tiga saksi itu adalah mantan asisten tenaga ahli Kementerian PDT Aditya R Akbar Siregar, Sekretaris Menteri PDT Muhammad Nurdin, dan Deputi V Kementerian PDT Lili Romli. Menurut Adit, dia hanya tahu saat pada 2014 Helmi dan rombongan menunaikan umrah ke Madinah, Arab Saudi.

"Perjalanan dinas tahu. Umroh kemudian ada pertemuan di Jeddah. Sumber dana saya tidak tahu," kata Adit saat bersaksi dalam sidang Teddy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9).

Romli juga mengakui ada perjalanan itu. Bahkan, dia mengatakan sebagai salah satu anggota rombongan. Meski begitu, dia yakin perjalanan itu adalah perjalanan dinas.

"Benar ke luar negeri, ke Madinah. Perjalanan dinas. Menteri, bu menteri, ajudan, staf khusus dua, saya, dan Bu Elin Kepala Bagian Luar Negeri," kata Romli.

Romli berkeras perjalanan itu dibiayai negara, dan bukan dari Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut. Dia mengatakan, pengurusan perjalanan dinas luar negeri itu dilakukan Kesekretariatan Kementerian PDT, dan didelegasikan kepada Bagian Kerjasama Luar Negeri.

Sementara itu, Nurdin juga mengakui perjalanan luar negeri itu. Menurut dia, perjalanan luar negeri menteri dan rombongan sepanjang ada surat perintah maka dibiayai negara. Dia tidak tahu kalau duit itu dikumpulkan oleh Staf Khusus Menteri PDT, Sabilillah Ardi.

"Tidak tahu," ujar Nurdin.

Dalam sidang sebelumnya, Teddy membongkar adanya praktik upeti kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faishal Zaini. Dia mengaku pernah diminta membayarkan tiket perjalanan ke mancanegara buat politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan istrinya. Menurut dia, yang memintanya membayarkan tiket itu adalah Staf Khusus Menteri PDT, Sabilillah Ardie.

"Rp 290 juta itu untuk tiket perjalanan Menteri PDT ke luar negeri. Tiketnya enggak saya cek. Pas di penyidikan itu ditunjukkan atas nama menteri dan istri. Pak Helmi," kata Teddy.

Teddy mengaku merasa terpaksa membayarkan tiket Helmi dan istri. Sebab, dia mengaku diancam Ardie jika tidak melakukan hal diminta maka pengajuan proyeknya di Kementerian PDT bakal ditolak.

"Dia mengancam kalau saya enggak bantu beliau, dia lepas tangan membantu proyek saya di kementerian," ujar Teddy.