Saksi sebut Ignatius diperintah Anas urus sertifikat Hambalang
Merdeka.com - Mantan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Negara (BPN), Managam Manurung, mengatakan eks Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, mengaku diperintah oleh Anas Urbaningrum supaya mengurus penerbitan sertifikat hak pakai tanah proyek P3SON Hambalang.
Menurut dia, Ignatius sampai memohon lewat telepon supaya sertifikat itu lekas terbit dan proyeknya segera berjalan.
"Waktu Mulyono menelepon bilang ke saya, 'Tolonglah pak. Saya dimintai tolong pak Ketua Demokrat, Pak Anas, untuk memonitor SK pemberian hak pakai pada Menpora'," kata Managam saat bersaksi dalam sidang Deddy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (26/11).
Kemudian, lanjut Managam, pada 4 Januari setelah liburan Natal dan Tahun Baru 2010, dia memeriksa pesanan Mulyono soal sertifikat hak pakai tanah Hambalang. Saat dia lihat, ternyata permohonan itu sudah selesai dan disahkan oleh Kepala BPN saat itu, Joyo Winoto.
"Saya cek sudah ditandatangani beliau, Joyo Winoto. Tanggal 6 Januari SK diambil. Saya berikan ke Ignatius," lanjut Managam.
Hakim Anggota Ugo mempertanyakan sikap Managam yang enteng saja memberikan sertifikat hak pakai tanah Hambalang kepada Mulyono tanpa ada surat kuasa. Menurut Hakim Ugo, hal itu menyalahi aturan.
"Yang memohon kan Kemenpora, kenapa diberikan kepada Mulyono?," tanya Hakim Ugo.
Managam menjawab, "karena dia kan orang tua. Kami sudah saling kenal lama. Kami yakin saja."
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaStandar ini memberikan pedoman bagi organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Baca SelengkapnyaBerikut kesaksian pilu anggota KKO TNI AL saat berjuang di operasi Dwikora hingga nyaris meregang nyawa. Simak informasinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaSertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda bukti hak kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaAnies berharap dengan dukungan ulama ini, jangkauannya akan semakin meluas.
Baca SelengkapnyaTindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya