Saksi ahli Prabowo: DPKTb tak sah karena tidak diatur di UU

Merdeka.com - Saksi ahli pihak pemohon, Margarito mengatakan penggunaan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilpres 9 Juli lalu bermasalah. Dia menilai penggunaan DPKTb melanggar undang-undang.

"DPKTb itu tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Kalau memang itu jalan keluarnya? Maka tak perlu ada DPT," kata Margarito dalam kesaksiannya di sidang ruang pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Margarito, penggunaan DPKTb, daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang dilakukan KPU bertentangan dengan aturan konstitusi. "Kalau begitu berarti asal orang itu WNI bisa memilih, padahal banyak sekali orang yang punya KTP lebih dari dua, dan karena itulah saya berpendapat bahwa DPKTb adalah bertentangan dan merupakan pelanggaran konstitusi," beber Margarito.

"Kesimpulannya, penggunaan DPKTb tidak sah dan pendelegasian dalam menyalurkan suara adalah juga tidak sah," paparnya.

Margarito maju sebagai saksi ahli dari kubu Prabowo - Hatta bersama dengan Yusril Ihza Mahendra, Irman Putra Sidin, Said Salahuddin, Rasyid Saleh dan Marwah Daud Ibrahim.