Sahkan PPP Romi, Fadli Zon sebut Menkum HAM politisasi hukum

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang mengeluarkan surat untuk meredam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, keluarnya surat keputusan tersebut kental dengan unsur politik.

Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon itu lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (29/10).

"Kalau menteri hukum diisi orang politik, jadinya politisasi hukum. Baru sehari dilantik menteri hukum buat keputusan politik."

Yasonna H. Laoly yang merupakan kader PDIP mengeluarkan surat keputusan tersebut sebagai acuan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah versi Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy. Keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkumham ke wilayah politik.

"Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).