Saatnya alih konsentrasi ke pengentasan kemiskinan

Merdeka.com - Infrastruktur Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo kini sudah memuaskan, sehingga konsentrasi anggaran tahun depan sudah selayaknya dialihkan ke sektor lain. Di antaranya pengentasan kemiskinan yang sejauh ini belum memenuhi ekspektasi publik.

Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus, mengatakan, pembangunan infrastruktur Jateng sudah bagus. Terbukti dari progres peningkatan jalan provinsi yang mencapai 86 persen.

"Sisanya 14 persen diselesaikan tahun 2017 sehingga 2018 tinggal perawatan saja. Pembangunan embung tahun 2016 sudah bangun 27 embung dari target 50," kata Politikus Partai Amanat Nasional itu ketika wawancara dengan wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono, kini saatnya Ganjar mengalihkan konsentrasi anggaran kepada pengentasan kemiskinan. Dia meminta ada kebijakan strategis dan berdampak signifikan.

Alasannya, progres pengentasan kemiskinan di Jateng sejak 2013 hingga 2015 belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan tahun 2013 sebesar 14,5 persen, 2014 14,4 persen, dan 2015 13,58 persen.

"Turun tapi jelas tidak signifikan, maka harus ada kebijakan yang lebih strategis. Misalnya pencanangan program bantuan UMKM Rp 1 triliun," tegas Riyono.

Deklarator dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Pusat tersebut menilai, pergerakan ekonomi pada sekotor Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) stagnan.

Meski pun, pergerakan ekonomi secara makro dianggap meningkat, bahkan lebih baik ketimbang kondisi perekonomian secara nasional.

Riyono mengapresiasi Pemprov Jateng yang mampu menangani inflasi hingga 2,73 persen pada 2015, dan mendapatkan penghargaan. Namun di balik semua itu, angka kemiskinan justru naik dibandingkan pada periode yang sama pada 2015.

"Pengentasan kemiskinan memang bukan perkara mudah. Tapi ini jadi tolok ukur keberhasilan manfaat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.