Merdeka.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR. DPR memutuskan menarik RUU PKS dari prolegnas 2020 karena menunggu RUU KUHP disahkan oleh DPR.

"Penundaan berulang ini dapat menimbulkan dugaan bahwa sebagian besar Anggota DPR RI belum memahami dan merasakan situasi genting persoalan kekerasan seksual yang terjadi saat ini," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dilansir Antara, Kamis (2/7).

Dia menjelaskan bahwa penundaan pembahasan RUU PKS menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI, tertanggal 30 Juni 2020. Padahal lanjut dia, RUU PKS merupakan program prioritas legislasi nasional sejak tahun 2014.

Pada saat itu, RUU itu bahkan menjadi janji yang digadang-gadang semua calon presiden, partai pengusung, maupun sejumlah calon anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah.

"Waktu itu RUU PKS ini justru menjadi janji semua politisi ketika hendak pemilu baik itu di tingkat nasional maupun daerah," ujar dia.

Andy mengatakan bahwa situasi pandemi Covid-19 memang menghadirkan berbagai kendala yang tidak diantisipasi sebelumnya. Namun, Komnas Perempuan perlu mengingatkan pelaporan kekerasan seksual terus bertambah setiap tahunnya dan semakin kompleks, tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19 ini.

Komnas perempuan, kata dia, juga mendorong DPR RI melaksanakan komitmennya untuk dengan sungguh-sungguh membahas RUU itu di tahun 2021 bagi kepentingan terbaik korban kekerasan seksual, khususnya perempuan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa penundaan pembahasan RUU PKS pada periode pertama pembahasannya dipengaruhi oleh desakan untuk melakukan kriminalisasi pada tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan susila.

Desakan ini menyebabkan distraksi perhatian para perumus kebijakan yang belum memahami secara utuh persoalan kekerasan seksual. Yang sesungguhnya bukan merupakan persoalan kesusilaan, sebagaimana dikonstruksikan dalam KUHP selama ini.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU PKS akan dilaksanakan di tahun 2021 tanpa penundaan lagi.

Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pemerintah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendukung pembahasan RUU PKS di DPR RI.

Selain itu masyarakat sipil juga mengawal dan memastikan pengagendaan dan pembahasan RUU itu pada prolegnas 2021 sebagai wujud partisipasi aktif warga dalam pemerintahan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan DPD membahas evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

Pada rapat tersebut, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ditarik dari prioritas.

"Komisi VIII meminta penarikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini alasannya karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi," kata Supratman dalam rapat yang disiarkan secara daring, Kamis (2/7).

Belum disahkannya RUU KUHP, menurutnya, menjadi alasan Komisi VIII menarik RUU PKS. "Jadi itu alasannya kenapa komisi VIII menarik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," ucapnya.