RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Selesai Februari 2022
Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan menyelesaikan RUU IKN pada Februari 2022. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia yakin bisa cepat rampung karena tidak banyak hal yang dibahas dalam RUU IKN. Dia juga mengatakan, Pansus diminta menyelesaikan dalam waktu yang cepat.
"Jadi syarat-syarat formil, kemudian pembahasan substansinya kita optimalkan sebisa mungkin. Walaupun kita diminta untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).
"Jadi kan kita ini masa sidang berjalan sampai tanggal 16 (Desember) kemudian reses, tanggal 11 Januari masuk, nah sampai Februari ya di antara itu," sambungnya.
Doli menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan RUU IKN hanya berisi peraturan inti. Hanya ada 34 pasal dsn 8 bab. Dari segi teknis tidak terlalu banyak yang akan dibahas dalam RUU IKN.
Namun, politikus Golkar ini memastikan Pansus akan menampung aspirasi masyarakat serta kampus.
"Jadi sebetulnya dari segi teknis, pembahasan undang-undang tidak terlalu banyak yang dibahas. Tapi karena ini sesuatu yang penting, kita juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kemudian kita datangi yang kampus-kampus di seluruh Indonesia," ujar Doli.
Pansus sudah membagi-bagi tugas untuk menampung aspirasi dari seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar mendengar aspirasi bukan hanya soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
"Jadi pansus ini terbuka untuk menerima, saya sekaligus menyampaikan ini karena ini hajatan kita semua, pemindahan ibu kota negara ini harus menjadi hajatan dan konsensus kita semua. Makanya kami di pansus membuka seluas-seluasnya kepada kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan sarannya," ujar Doli.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPara peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Mudah-mudahan satu-dua hari ini selesai. Tanggal 13. Iya, Kuala Lumpur tuntas," kata Idham Holik
Baca SelengkapnyaKIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca SelengkapnyaETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca SelengkapnyaGus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaTargetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca Selengkapnya